Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin, Pimpinan DPR Bertemu Dubes AS dan Australia Bahas Penyadapan

Kompas.com - 08/11/2013, 20:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Komisi I DPR akan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat dan Australia untuk Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai informasi penyadapan oleh AS dan Australia terhadap Indonesia. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/11/2013).

“Dalam satu dua hari ke depan, pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi I DPR akan melakukan pertemuan dengan dua dubes itu. Bukan pemanggilan, tapi lebih kepada courtesy call, mengundang tamu kehormatan,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Priyo menilai reaksi keras terkait penyadapan tak hanya perlu dilakukan pemerintah, tetapi juga parlemen. DPR, kata Priyo, akan mendengar terlebih dulu penjelasan kedua duta besar itu. Ia berharap penjelasan kali ini lebih terbuka dibandingkan penjelasan kedua duta besar tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kami masih menyimpan pertanyaan untuk dua negara ini. Tapi kalau mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, saya rasa dampaknya hubungan kedua negara bisa saja terganggu. Saya khawatirkan ini,” ucap Priyo.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal.

"Kedua pemerintahan tersebut tidak menyangkal ataupun menyanggah," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Menurut Marty, jawaban tersebut tidak hanya diterima Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang diberitakan telah disadap. Khusus untuk Amerika, lanjut Marty, mereka mengaku masih dalam tahap konfirmasi.

Oleh karena itu, lanjut Marty, yang dapat dilakukan Indonesia adalah meningkatkan kewaspadaan. Indonesia akan melakukan berbagai upaya agar masalah keamanan terkait penyadapan ini dapat teratasi dan tidak terjadi kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com