Soal Penyadapan, Priyo Nilai Diplomasi Indonesia Terlalu Banyak Sopan Santun - Kompas.com

Soal Penyadapan, Priyo Nilai Diplomasi Indonesia Terlalu Banyak Sopan Santun

Kompas.com - 08/11/2013, 18:58 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyesalkan langkah Pemerintah Indonesia yang dinilainya masih kurang tegas dalam menanggapi kabar penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Priyo menilai sikap Pemerintah Indonesia justru terkesan lembek di tengah negara-negara lain bereaksi keras.

“Pemerintah kita memang sudah berikhtiar, tetapi masih kurang kalau dilihat ukurannya sebagai pemimpin negara yang berdaulat. Saya tidak tahu diplomasi kita terlalu lembek atau terlalu banyak sopan santun. Padahal harusnya tidak menurunkan derajat sikap tegas kita,” ujar Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013), menyikapi info penyadapan terhadap Indonesia.

Menurut Priyo, penyadapan adalah hal yang sensitif karena menyangkut martabat bangsa. Pemerintah Indonesia, sebut politisi Partai Golkar itu, seharusnya tak perlu ragu mendesak Australia dan Amerika Serikat menjelaskan duduk perkara dengan sejujurnya.

“Kalau kita lihat, sampai hari ini belum ada penjelasan secara resmi yang membuat saya sebagai pimpinan DPR bertanya balik. Apa sebetulnya yang mereka cari?” ucap politisi Partai Golkar ini.

Priyo melihat cara yang digunakan Autralia dan Amerika Serikat dengan menyadap adalah cara yang tidak beretika. Menurutnya, kedua utusan dua negara itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan pejabat tinggi di Indonesia terkait informasi yang dibutuhkannya, kecuali rahasia negara yang memang dijaga kerahasiaanya.

“Sebagai pimpinan DPR saya sangat kecewa,” ujarnya.

Seperti diberitakan, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au)  menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan yang diduga telah dilakukan kedua negara tersebut terhadap Indonesia. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Regional
'Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap...'

"Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap..."

Megapolitan

Close Ads X