Wali Kota Palembang Tegaskan Transfer Rp 500 Juta Bukan untuk Akil

Kompas.com - 08/11/2013, 18:42 WIB
Wali Kota Palembang Romi Herton KOMPAS.com/Icha RastikaWali Kota Palembang Romi Herton
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Palembang Romi Herton menegaskan bahwa bukti transfer uang Rp 500 juta yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penggeledahan di rumah pribadinya beberapa waktu lalu merupakan bukti transfer dari rekeningnya ke rekening istrinya. Uang Rp 500 juta tersebut tidak ada kaitannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

“Itu kan rekening yang setor istrinya saya untuk rekening dia sendiri. Itu juga sudah saya serahkan,” kata Romi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/11/2013) seusai diperiksa KPK selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di MK.

Romi juga mengaku siap membuktikan kepada KPK mengenai bukti transfer uang Rp 500 juta yang katanya dilakukan oleh istrinya itu. Selebihnya, Romi mengaku telah menyampaikan kepada KPK semua yang dia ketahui.

“Saya sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus Pak Akil Mochtar dan saya sudah memberikan informasi yang diminta oleh KPK, dan sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti semua prosedur,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai uang Rp 2 miliar yang dibawa Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang saat menuju Jakarta, Romi enggan menjawab. Dia lantas berjalan memasuki mobil yang menjemputnya dengan dikawal tiga pengawalnya. Sempat terjadi perselisihan antara wartawan dengan para pengawal Romi.

Setelah Romi masuk, mobilnya langsung meluncur ke luar Gedung KPK tanpa menghiraukan kamera pewarta yang masih menyorot ke arah dalam mobil.

Ada pun uang Rp 2 miliar yang dibawa Sekda Palembang ditemukan petugas Bandara Sultan Badaruddin II, Palembang, Sumsel beberapa waktu lalu. Saat itu, Sekda hendak bertola ke Jakarta. Uang dalam tas itu terdeteksi mesin x-ray bandara.

KPK memeriksa Romi sebagai saksi karena dia dianggap tahu seputar kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK. Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Romi di Palembang. KPK juga menggeledah kantor dan rumah pribadi Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni, terkait kasus yang sama. Budi sudah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus ini.

Dari penggeledahan ini, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, tiga ponsel, dan bukti transfer uang Rp 500 juta. Ada dugaan bahwa Akil juga menerima pemberian hadiah terkait dengan sengketa pilkada di dua daerah tersebut yang pernah bergulir di MK.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus. Selain disangka menerima suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Akil diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait perkara lain yang ditanganinya di MK. Mantan politikus Partai Golkar itu juga dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X