Gerindra: Pelanggaran HAM 1998 Didaur Ulang untuk Jatuhkan Prabowo

Kompas.com - 07/11/2013, 19:48 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, pihaknya tak khawatir dengan isu pelanggaran HAM berat tahun 1998 yang dituduhkan kepada Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus itu sudah usang dan sengaja diangkat kembali oleh lawan politik untuk menjatuhkan Prabowo.

Fadli menjelaskan, kasus penghilangan paksa dan penculikan aktivis di 1998 telah diadili di mahkamah militer, dan para pelakunya telah menjalani hukuman. Dengan tegas ia menyatakan bahwa kasus tersebut telah usai. Prabowo tak terbukti sebagai orang yang harus bertanggung jawab.

"Kasus 1998 itu pernah diadili melalui mahkamah militer, pelakunya (bawahan Prabowo) ada yang dipecat dan dihukum penjara. Itu ada yang dinamakan Tim Mawar, dan sudah selesai," kata Fadli, saat dihubungi, Kamis (7/11/2013) malam.

Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut Prabowo mengambil alih tanggung jawab karena posisinya saat itu sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Fadli justru menilai Prabowo sebagai kesatria karena tak lepas tanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya.

Fadli meminta semua pihak tidak menuding Prabowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di 1998. Ia yakin, pelaku penembakan mahasiswa merupakan oknum dari kesatuan lain, dan penanganan kerusuhan Mei 1998 tidak dapat dibebankan kepada Prabowo.

"Kalau kita tidak detail mengamati sejarah, hati-hati. Ini kan isu lama yang didaur ulang menjelang tahun politik," ucapnya.

Bagi Fadli, serangan politik serupa pernah terjadi di tahun politik sebelumnya. Pada 2004 dan 2009, isu pelanggaran HAM berat selalu kembali mencuat dan diarahkan pada Prabowo. Untuk menghadapi itu, Gerindra telah melakukan sejumlah survei terkait permasalahan mendasar yang paling menuai perhatian masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasilnya, menurut survei Gerindra, masyarakat lebih tertarik menyoroti masalah ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok ketimbang mengurusi isu pelanggaran HAM yang dianggapnya tidak jelas.

"Silakan saja kalau kasus ini dijadikan senjata politik di 2014. Kalau begitu artinya siapa yang menggunakan senjatanya? Siapa yang memesan? Tapi kita tidak khawatir karena semua sudah clear," tandasnya.

Sebelumnya, keluarga korban penghilangan paksa dan penculikan para aktivis di kerusuhan 1998 merasa sakit hati atas pernyataan Prabowo bahwa ia tak terlibat dalam kasus tersebut. Menurut para keluarga korban, Prabowo seolah ingin lepas tangan lantaran niatnya untuk bertarung dalam pada Pemilu 2014.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.