Kompas.com - 07/11/2013, 17:40 WIB
Pelanggaran Kode Etik KPU-Bawaslu
Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait (tengah) dan Nur Hidayat Sardini menggelar jumpa pers setelah Sigma menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawasalu) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (29/10/2012). Laporan tersebut terkait proses verifikasi parpol peserta Pemilu.

KOMPAS/RIZA FATHONIPelanggaran Kode Etik KPU-Bawaslu Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait (tengah) dan Nur Hidayat Sardini menggelar jumpa pers setelah Sigma menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawasalu) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (29/10/2012). Laporan tersebut terkait proses verifikasi parpol peserta Pemilu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad dijatuhi sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Andry terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena tidak cermat mengirimkan pesan blackberry messenger (BBM) yang mendukung pasangan calon kepala daerah Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja saat pemilihan kepala daerah Jawa Timur, Agustus 2013.

"Teradu (Andry) terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Majelis menjatuhkan sanksi peringatan kepada Andry Dewanto," ujar anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat membacakan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Andry terbukti telah bertindak memihak karena mengirimkan pesan pada 21 Agustus 2013. Pesan tersebut berbunyi "Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP dlm debat kandidat di Metro TV Live dr Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan..."

Nur Hidayat mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap Andry, yang bersangkutan mengakui tindakannya itu dan langsung meralatnya.

"Teradu langsung meralat pesannya dan telah mengajukan permohonan maaf," kata Nur Hidayat membacakan pertimbangannya.

Seusai sidang, Andry mengatakan menerima putusan tersebut. "Ya, saya menerima. Diperingatkan ya, terima," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Nasional
Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.