MPR Dukung Perubahan Aturan Dana Pensiun Koruptor

Kompas.com - 07/11/2013, 12:32 WIB
Politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto mendukung adanya perubahan peraturan yang mengatur soal dana pensiun bagi anggota DPR. Aturan itu dianggap memberikan peluang dimanfaatkannya dana pensiun bagi anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi.

"Saya setuju mendukung (aturan direvisi)," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013).

Sidarto menuturkan saat ini parlemen hanya menaati aturan yang ada. Politisi PDI Perjuangan ini tidak mau berpolemik tentang adil atau tidaknya aturan itu.

"Saya tahu ini sedang pro dan kontra, komentar saya itu dulu," ucapnya.

Sebelumnya, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang menilai aturan tentang dana pensiun DPR telah diakali para anggota dewan yang terjerat kasus korupsi. Meski aturan tidak perlu diubah, Sebastian meminta agar Sekretaris Jenderal bertanggung jawab sebagai pihak yang berwenang mencairkan dana pensiun itu.

Sebastian juga meminta agar pimpinan DPR harus segera memanggil Sekretaris Jenderal dan memastikan para koruptor ini apakah benar-benar telah mengajukan pensiun dini. Jika ternyata benar dan pengajuan pensiun dini dikabulkan, Sebastian meminta Sekjen DPR diberikan tindakan.  

Dana pensiun koruptor

Dari dalam sel penjara, para anggota DPR yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi ternyata masih mendapatkan dana pensiun. Dana pensiun itu didapat jika mantan anggota Dewan itu diganti atau mengundurkan diri. Demikian diakui Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudo Husodo saat dihubungi, Rabu (6/11/2013).

”Kalau seseorang diberhentikan tidak dengan hormat, atau tersangkut pelanggaran etik berat, korupsi, maka tidak dapat dana pensiun. Tapi kalau mengundurkan diri tetap dapat dana pensiun. Tapi yang jadi masalah adalah anggota DPR terlibat etika berat, diproses di BK sambil menunggu vonis, yang bersangkutan mundur, tetap dapat,” ujar Siswono.

Hingga kini, Siswono mengaku ada tujuh orang anggota Dewan yang terlibat kasus korupsi dan masih menerima dana pensiun. Mereka mendapat dana pensiun karena sudah mundur terlebih dulu sebelum ada sanksi yang dijatuhkan BK ataupun fraksinya. Siapa saja mereka?

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X