KOMPAS.com - Seperti halnya Indonesia, tahun depan bakal menjadi ”tahun politik” bagi Kerajaan Swedia. Pada 14 September 2014, Swedia akan menggelar pemilihan umum legislatif. Partisipasi politik para pemilih menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari pemerintah negara itu.

Sebanyak 349 anggota parlemen akan dipilih dalam pemilihan legislatif di Swedia. Partai atau koalisi partai mayoritas akan memilih perdana menteri yang akan membentuk pemerintahan. Adapun pada 2010, delapan partai politik mendapat kursi di parlemen setelah melampaui ambang batas perolehan suara 4 persen.

”Pemerintah Swedia mengalokasikan 60 juta krona (sekitar Rp 103 miliar) untuk berbagai aktivitas guna mendorong lebih banyak pemilih,” kata Hanna Gerdes, penasihat politik Menteri Urusan Uni Eropa dan Demokrasi Kerajaan Swedia Briggita Ohlsson, dalam diskusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang digelar The Swedish Institute, di Stockholm, Swedia, Senin (4/11).

Dana itu untuk kegiatan pemilu di sekolah-sekolah, proyek inisiatif masyarakat terkait partisipasi pemilih, pendanaan bagi partai politik di parlemen, lembaga keagamaan, dan peningkatan aksesibilitas pemilih berkebutuhan khusus.

Kegiatan pemilu di sekolah-sekolah itu terbilang unik. Siswa yang belum memiliki hak pilih diajak ”belajar” memilih. Hasil pemilihan itu, walau tidak berpengaruh pada pemilihan parlemen, tetap akan dicatat. ”Kami melakukan ini untuk mendorong anak-anak agar ketika setelah berusia 18 tahun mereka lebih tertarik memakai hak pilihnya,” kata Hanna.

Partisipasi pada pemilihan parlemen di Swedia tahun 2010 mencapai 84,6 persen dari 7,1 juta pemilih terdaftar. Menurut Hanna, capaian itu membanggakan karena pemilih di Swedia tidak ”dipaksa” memilih. Tidak ada sanksi bagi warga yang tak memakai hak pilih.

Berdasarkan data International Institute for Democracy and Electoral Assistance, rata-rata partisipasi pemilih pada pemilu legislatif di Swedia tahun 1948- 2010 di atas 80 persen. Persentase tertinggi pada 1976, yakni 91,76 persen. Persentase terendah pada 1958 dengan partisipasi pemilih 77,42 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Hanna mengaku ada kesenjangan tingkat pemilih berdasarkan wilayah dan latar belakang masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Di wilayah Stockholm, partisipasi pemilih di daerah dengan tingkat pendidikan tinggi dan latar belakang ekonomi kuat, seperti Södra Ängby, mencapai 94 persen. Namun, daerah dengan konsentrasi imigran, seperti Rinkeby, hanya 36 persen pemilih yang menggunakan haknya.

”Kami menginginkan partisipasi yang lebih setara,” kata Hanna yang juga politisi Partai Liberal, salah satu dari empat partai koalisi pemerintah.

Transparansi parlemen

Partisipasi pemilih di Swedia yang terbilang tinggi berbanding terbalik dengan tren pada tiga pemilihan umum legislatif di Indonesia. Partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 92,74 persen, turun menjadi 84,07 persen pada Pemilu 2004, dan pada 2009 menjadi 70,96 persen (Kompas, 27/7/2013).

Tentu tidak bisa membandingkan secara langsung karena Indonesia punya persoalan lebih kompleks terkait dengan jumlah pemilih yang lebih banyak dibandingkan Swedia. Namun, selain masalah teknis, juga ada persoalan kepercayaan publik yang memengaruhi keputusan warga menggunakan hak pilih.

”Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen tinggi,” tutur Ylva, pemandu di Parlemen Swedia. Menurut dia, ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi pemilih pada setiap pemilihan legislatif di Swedia.

Hal ini, kata dia, juga didorong pemilihan calon anggota legislatif yang merata dan mewakili berbagai golongan, baik pria-perempuan maupun pensiunan-pemuda. Dalam periode 2010-2014, anggota legislatif termuda berusia 21 tahun (saat terpilih berusia 18 tahun), sementara yang tertua 81 tahun.

Selain itu, kinerja dan posisi setiap anggota parlemen bisa dipantau masyarakat. Setiap pemungutan suara dan rapat parlemen dilakukan secara terbuka. Masyarakat bisa mengakses keputusan dan jalannya persidangan dengan mudah.

”Rapat (parlemen) tertutup hanya dilakukan dalam kondisi perang. Dan, kami sudah hampir 200 tahun tidak terlibat perang,” tutur Ylva.