Hamdan: Jangan Menuduh Hakim MK Tanpa Dasar

Kompas.com - 06/11/2013, 18:22 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Terkait ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, MK segera membentuk Majelis Kehormatan guna melakukan proses penyelidikan internal atas skandal ini. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Terkait ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, MK segera membentuk Majelis Kehormatan guna melakukan proses penyelidikan internal atas skandal ini.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Terpilih Hamdan Zoelva menyayangkan sikap banyak pihak yang sering menuduh Hakim Konstitusi terlibat suap layaknya Mantan Ketua MK Akil Mochtar. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merendahkan martabat Hakim maupun lembaga MK.

"Menuduh tanpa dasar terhadap hakim tanpa proses yustisia adalah tindakan yang dapat merendahkan martabat pengadilan dan merupakan tindakan contempt of court," kata Hamdan dalam pidatonya seusai mengucap sumpah sebagai Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Menurut Hamdan, masalah dugaan kasus suap yang sedang menimpa MK ini tidak bisa dilimpahkan kepada lembaga MK karena merupakan perbuatan perorangan. Menurutnya, selama satu dasawarsa, citra MK Selalu positif di mata masyarakat, tetapi semua itu runtuh karena ulah satu oknum. Namun, Hamdan mengaku MK tetap akan bertanggung jawab dengan memulihkan citranya sesegera mungkin.

"Saya ingin katakan bahwa persoalan ini tidak dapat dilimpahkan kepada MK sebagai lembaga. Namun, kami memperoleh pelajaran berharga dan terinspirasi melakukan pembenahan," ujar dia.

Mengembalikan citra dan wibawa MK, lanjut Hamdan, bukan hanya merupakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut menurut Hamdan, memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dan seluruh rakyat.

"Sebab pada dasarnya, tugas dan tanggung jawab menjaga Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa ini," pungkas Hamdan.

Seperti diberitakan, Hamdan terpilih sebagai Ketua MK yang baru untuk periode 2013-2016, Jumat (1/11/2013). Ia terpilih melalui mekanisme pemungutan suara yang dilakukan dalam dua putaran. Hamdan sempat bersaing ketat dengan Hakim Konstitusi lainnya, Arief Hidayat, sebelum dinyatakan terpilih sebagai ketua. Hamdan menggantikan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, serta dugaan tindak pidana pencucian uang.

Akil juga diduga sebagai pengguna narkotika dan obat terlarang setelah Badan Nasional Narkotika (BNN) mengumumkan hasil uji DNA miliknya identik dengan yang ditemukan di linting ganja di ruangan kantornya. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili perkara dugaan pelanggaran etik Akil mengumumkan putusannya. Majelis Kehormatan merekomendasikan Akil diberhentikan dengan tidak hormat. Majelis Kehormatan menilai, Akil telah melakukan berbagai pelanggaran kode etik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X