Kompas.com - 06/11/2013, 17:53 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu ratusan peserta Program Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Sandro Gatra/Kompas.comPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu ratusan peserta Program Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah lari dari tanggung jawab dengan melemparkan persoalan macet kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sikap Presiden itu pun dinilai sama dengan sikap elite Partai Demokrat lain yang hanya ingin menjatuhkan Jokowi.

"Setelah gagal lewat Nurhayati, Ruhut, dan terakhir Ramadhan Pohan yang ingin men-down grade Jokowi, kini puncaknya langsung Presiden SBY dan membuat kami bertanya-tanya. Mengapa Presiden justru mengatakan masalah macet ini tanggung jawab Gubernur dengan dalih desentralisasi?" ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Padahal, kata Hasto, setidaknya ada puluhan ribu orang setiap harinya yang mengeluhkan tentang buruknya tranportasi publik di Jakarta. Presiden SBY, sebagai pemegang kekuasaan negara, seharusnya tidak melemparkan tanggung jawabnya.

"Pertanyaannya, masalah macet juga karena pemerintah pusat. Misalnya, monorel tidak jalan karena apa?" tutur Hasto.

Hasto mengingatkan Presiden akan peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi pada tahun 2004 lalu. Pada peristiwa itu, sebanyak enam orang tewas sebelum iring-iringan mobil SBY melintas di jalur itu. Kecelakaan itu, kata Hasto, harusnya bisa menjadi pertanda bagi Presiden SBY. SBY diminta tidak lari dari tanggung jawabnya akan persoalan lalu lintas.

"Biarlah Jokowi mendapat persepsi positif, tidak usah diganggu," kata Hasto.

Seperti diberitakan, Presiden kembali bercerita soal pertanyaan para perdana menteri ASEAN yang membuatnya tertusuk. Pertanyaan itu ialah terkait dengan keluhan para perdana menteri tentang kemacetan di Ibu Kota. Mereka menanyakan solusi dari kemacetan itu

"Ya, bisa saja kalau ada kemacetan. (SBY ditanya) bagaimana solusinya? Kan saya enggak enak ditanya bagaimana solusinya," kata SBY beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut SBY, seharusnya kepala daerah setempat yang menjawab. Ia menyarankan para pengusaha menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membicarakan masalah macet di Jakarta. Begitu pula kemacetan di daerah lain.

"Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," pungkas SBY.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.