Kompas.com - 06/11/2013, 17:53 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu ratusan peserta Program Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Sandro Gatra/Kompas.comPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu ratusan peserta Program Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah lari dari tanggung jawab dengan melemparkan persoalan macet kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sikap Presiden itu pun dinilai sama dengan sikap elite Partai Demokrat lain yang hanya ingin menjatuhkan Jokowi.

"Setelah gagal lewat Nurhayati, Ruhut, dan terakhir Ramadhan Pohan yang ingin men-down grade Jokowi, kini puncaknya langsung Presiden SBY dan membuat kami bertanya-tanya. Mengapa Presiden justru mengatakan masalah macet ini tanggung jawab Gubernur dengan dalih desentralisasi?" ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Padahal, kata Hasto, setidaknya ada puluhan ribu orang setiap harinya yang mengeluhkan tentang buruknya tranportasi publik di Jakarta. Presiden SBY, sebagai pemegang kekuasaan negara, seharusnya tidak melemparkan tanggung jawabnya.

"Pertanyaannya, masalah macet juga karena pemerintah pusat. Misalnya, monorel tidak jalan karena apa?" tutur Hasto.

Hasto mengingatkan Presiden akan peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi pada tahun 2004 lalu. Pada peristiwa itu, sebanyak enam orang tewas sebelum iring-iringan mobil SBY melintas di jalur itu. Kecelakaan itu, kata Hasto, harusnya bisa menjadi pertanda bagi Presiden SBY. SBY diminta tidak lari dari tanggung jawabnya akan persoalan lalu lintas.

"Biarlah Jokowi mendapat persepsi positif, tidak usah diganggu," kata Hasto.

Seperti diberitakan, Presiden kembali bercerita soal pertanyaan para perdana menteri ASEAN yang membuatnya tertusuk. Pertanyaan itu ialah terkait dengan keluhan para perdana menteri tentang kemacetan di Ibu Kota. Mereka menanyakan solusi dari kemacetan itu

"Ya, bisa saja kalau ada kemacetan. (SBY ditanya) bagaimana solusinya? Kan saya enggak enak ditanya bagaimana solusinya," kata SBY beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut SBY, seharusnya kepala daerah setempat yang menjawab. Ia menyarankan para pengusaha menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membicarakan masalah macet di Jakarta. Begitu pula kemacetan di daerah lain.

"Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," pungkas SBY.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.