Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa 6 Jam, Deputi Kemenpora Ditanya soal Rapat di DPR

Kompas.com - 06/11/2013, 17:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seputar rapat-rapat antara Kemenpora dan Komisi X di DPR. Ia diperiksa selama hampir enam jam sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang.

"Rapat-rapat di DPR, saya jawab apa yang saya ketahui," kata Lalu saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ketika ditanya apakah pembahasan antara Kemenpora dan Komisi X DPR menyangkut soal penambahan anggaran Hambalang, Lalu menjawab singkat.

"Tidak juga, saya dikonfirmasi tentang itu, detailnya di sana," katanya.

Dia pun mengatakan tidak pernah mengikuti rapat dengan Badan Anggaran DPR. Kemenpora, menurut Lalu, hanya berurusan dengan Komisi X.

"Enggak pernah dengan Banggar. Maaf ya, sudah, sudah," ucap Lalu kemudian masuk ke taksi yang menjemputnya.

KPK memeriksa Lalu sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus Hambalang, mantan Menpora Andi Mallarangeng. Pemeriksaan ini bukan yang pertama bagi Lalu. Seusai diperiksa sekitar Juni 2013, Lalu mengungkapkan adanya pertemuan di Restoran Arcadia Jakarta yang diikuti Andi.

Menurut Lalu, dalam pertemuan itu, ada pihak yang meminta agar Menpora menambah anggaran proyek Hambalang. Namun, menurutnya, ketika itu Menpora tidak menyetujui permintaan pihak yang tidak dia ungkapkan namanya tersebut. Pertemuan Arcadia ini pernah diakui Andi saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengakuannya, Andi dua kali bertemu Nazaruddin.

Pertemuan pertama berlangsung di Kantor Menpora, di Senayan, Jakarta, sekitar Januari 2010. Pertemuan kedua di Restoran Arcadia, Jakarta, Maret 2010. Dalam dua pertemuan itu, Nazaruddin (saat itu anggota Komisi III DPR) ikut dengan rombongan Komisi X DPR, yang terdiri dari Angelina Sondakh (anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR) dan Mahyuddin (Ketua Komisi X DPR).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com