Kompas.com - 06/11/2013, 14:31 WIB
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Alfian KartonoPolitisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi. Desakan itu dilontarkan Rieke agar ribuan TKI overstayer yang telantar di Arab Saudi dapat dilayani dengan baik dan segera dipulangkan ke Tanah Air.

"Presiden SBY harus melakukan lobi tingkat tinggi agar Pemerintah Arab Saudi lebih cepat dalam memberikan pelayanan pendataan, makanan, dan obat-obatan bagi TKI overstayer," kata Rieke, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu (11/6/2013).

Selain itu, Rieke juga meminta dalam lobi tingkat tinggi tersebut Presiden SBY melobi Pemerintah Arab agar membangun selter di Madinatul Hujjat dengan daya tampung 100.000 orang sehingga TKI overstayer tidak terbengkalai di kolong jembatan Palastin. Pasalnya, ribuan TKI overstayer yang bertahan di kolong jembatan Palastin akan ditertibkan oleh petugas keamanan setempat.

Anggota Komisi IX DPR ini juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan imbauan agar para TKI overstayer beraktivitas seperti biasa dan tidak terpancing untuk pindah ke kolong jempatan Palastin atau tempat karantina (Tahril) karena pelayanan di dua tempat tersebut belum maksimal.

"Awasi dan bantu pelayanan yang diberi Pemerintah Arab, infokan juga perkembangan terkini kepada para TKI melalui surat kabar dan sosial media, dan segera pulangkan TKI dengan pesawat dalam negeri atau bekerja sama dengan maskapai internasional," tandasnya.

Untuk diketahui, amnesti dari Pemerintah Arab Saudi untuk pekerja migran, termasuk TKI, telah berakhir pada 3 November 2013. Amnesti ini tidak akan diperpanjang lagi oleh Pemerintah Arab Saudi sehingga TKI yang tidak mempunyai dokumen tinggal akan dirazia, didenda, dipenjara serta dideportasi.

Dari catatan Rieke yang merujuk pada data Pemerintah Indonesia, setidaknya ada sekitar 73.656 atau sekitar 20 persen TKI yang belum mendapatkan pelayanan dokumen exit permit dan tidak dapat pulang. Padahal, sekitar 49 persen buruh migran Filipina telah mendapatkan dokumen tersebut

"Artinya, pelayanan Pemerintah Indonesia untuk para TKI overstayer belum maksimal," kata Rieke.

Selanjutnya, Rieke juga mencatat, pada 4 November 2013, masih ada sekitar 4.700 TKI overstayer yang menginap di kolong jembatan Palastin dengan keterbatasan air dan makanan. Seluruh TKI itu dibawa Pemerintah Indonesia dengan bantuan Pemerintah Arab Saudi ke Imigrasi (Jawazat) dan Karantina (Tarhil) di Sumaysi wilayah perbatasan Jeddah-Makkah. Namun, masih ada sekitar 1.000 TKI overstayer yang terlambat datang sehingga tidak terangkut.

Pada 5 November 2013, atas lobi dan desakan dari berbagai pihak, Pemerintah Arab Saudi melalui kepolisian Jeddah siap memberikan keamanan bagi TKI overstayer yang datang ke kolong jembatan Palastin dan melobi pihak Jawazat agar para TKI overstayer diangkut ke Tarhil Sumaysi untuk selanjutnya dideportasi, dengan persyaratan bahwa KJRI Jeddah menjamin TKI overstayer tidak berkumpul lagi di  kolong jembatan.

Pada 6 November hari ini, sekitar 7.000 TKI overstayer telah berada di Tarhil, tetapi yang terdata dengan sidik jari oleh pihak Jawazat Arab Saudi baru sekitar 800 orang. Hal ini disebabkan kantor Jawazat dan tempat karantina (Tarhil)  belum beroperasi 100 persen karena masih baru sehingga pelayanannya masih lambat, termasuk pemberian konsumsi kepada TKI overstayer, sehingga banyak yang kelaparan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

Nasional
Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Kasus Covid-19 Bertambah, Epidemiolog Sarankan WFH Ditingkatkan dan Tunda PTM

Nasional
Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Nasional
Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena 'President’s Men' Tak Bisa Dihindari...

Menantu Luhut Jabat Pangkostrad, Pengamat: Fenomena "President’s Men" Tak Bisa Dihindari...

Nasional
Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Ini Hadiah yang Diberikan Kader PDI-P Saat Ulang Tahun Megawati

Nasional
Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.