TKI di Arab Telantar, SBY Harus Lakukan Lobi Tingkat Tinggi

Kompas.com - 06/11/2013, 14:31 WIB
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Alfian KartonoPolitisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi. Desakan itu dilontarkan Rieke agar ribuan TKI overstayer yang telantar di Arab Saudi dapat dilayani dengan baik dan segera dipulangkan ke Tanah Air.

"Presiden SBY harus melakukan lobi tingkat tinggi agar Pemerintah Arab Saudi lebih cepat dalam memberikan pelayanan pendataan, makanan, dan obat-obatan bagi TKI overstayer," kata Rieke, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Rabu (11/6/2013).

Selain itu, Rieke juga meminta dalam lobi tingkat tinggi tersebut Presiden SBY melobi Pemerintah Arab agar membangun selter di Madinatul Hujjat dengan daya tampung 100.000 orang sehingga TKI overstayer tidak terbengkalai di kolong jembatan Palastin. Pasalnya, ribuan TKI overstayer yang bertahan di kolong jembatan Palastin akan ditertibkan oleh petugas keamanan setempat.

Anggota Komisi IX DPR ini juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan imbauan agar para TKI overstayer beraktivitas seperti biasa dan tidak terpancing untuk pindah ke kolong jempatan Palastin atau tempat karantina (Tahril) karena pelayanan di dua tempat tersebut belum maksimal.

"Awasi dan bantu pelayanan yang diberi Pemerintah Arab, infokan juga perkembangan terkini kepada para TKI melalui surat kabar dan sosial media, dan segera pulangkan TKI dengan pesawat dalam negeri atau bekerja sama dengan maskapai internasional," tandasnya.

Untuk diketahui, amnesti dari Pemerintah Arab Saudi untuk pekerja migran, termasuk TKI, telah berakhir pada 3 November 2013. Amnesti ini tidak akan diperpanjang lagi oleh Pemerintah Arab Saudi sehingga TKI yang tidak mempunyai dokumen tinggal akan dirazia, didenda, dipenjara serta dideportasi.

Dari catatan Rieke yang merujuk pada data Pemerintah Indonesia, setidaknya ada sekitar 73.656 atau sekitar 20 persen TKI yang belum mendapatkan pelayanan dokumen exit permit dan tidak dapat pulang. Padahal, sekitar 49 persen buruh migran Filipina telah mendapatkan dokumen tersebut

"Artinya, pelayanan Pemerintah Indonesia untuk para TKI overstayer belum maksimal," kata Rieke.

Selanjutnya, Rieke juga mencatat, pada 4 November 2013, masih ada sekitar 4.700 TKI overstayer yang menginap di kolong jembatan Palastin dengan keterbatasan air dan makanan. Seluruh TKI itu dibawa Pemerintah Indonesia dengan bantuan Pemerintah Arab Saudi ke Imigrasi (Jawazat) dan Karantina (Tarhil) di Sumaysi wilayah perbatasan Jeddah-Makkah. Namun, masih ada sekitar 1.000 TKI overstayer yang terlambat datang sehingga tidak terangkut.

Pada 5 November 2013, atas lobi dan desakan dari berbagai pihak, Pemerintah Arab Saudi melalui kepolisian Jeddah siap memberikan keamanan bagi TKI overstayer yang datang ke kolong jembatan Palastin dan melobi pihak Jawazat agar para TKI overstayer diangkut ke Tarhil Sumaysi untuk selanjutnya dideportasi, dengan persyaratan bahwa KJRI Jeddah menjamin TKI overstayer tidak berkumpul lagi di  kolong jembatan.

Pada 6 November hari ini, sekitar 7.000 TKI overstayer telah berada di Tarhil, tetapi yang terdata dengan sidik jari oleh pihak Jawazat Arab Saudi baru sekitar 800 orang. Hal ini disebabkan kantor Jawazat dan tempat karantina (Tarhil)  belum beroperasi 100 persen karena masih baru sehingga pelayanannya masih lambat, termasuk pemberian konsumsi kepada TKI overstayer, sehingga banyak yang kelaparan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X