Kompas.com - 06/11/2013, 14:22 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai juga perlu meminta klarifikasi langsung ke mantan pegawai National Security Agency (NSA), Edward Snowden, terkait penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat di Indonesia. Klarifikasi dari Snowden ini diperlukan setelah tidak adanya jawaban yang memuaskan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Australia.

"Snowden sekarang lari ke Rusia. Kalau perlu klarifikasi ke Snowden, itu tidak mudah. Tapi, ada baiknya ini dikaji dulu, saya kira perlu juga karena dia tahu banyak," ujar Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sidarto Danusubroto di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2013).

Sidarto menilai, perlu ada kejelasan informasi terkait penyadapan Amerika dan juga Australia di Indonesia. Pasalnya, kedua negara itu selalu mengklaim sebagai sahabat Indonesia.

"Namun, tindakan menyadap ini tidak layak dilakukan oleh negara sahabat. Mana ada antarteman sadap-menyadap?" ucap Sidarto.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin. Menurutnya, klarifikasi langsung dari Snowden penting dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Bantahan yang disampaikan Duta Besar AS dan Australia, sebut Hasanudin, juga belum menjamin tidak adanya proses penyadapan.

"Bisa jadi mereka menolak dikatakan atas perintah negara, tapi bisa jadi penyadapan ini dituding sebagai inisiatif perseorangan. Itu dikorbankan, dalam politik biasa, sebuah negara mencuri data nantinya kolonelnya dibuang atau dipindahtugaskan," ujar mantan Sekretaris Militer RI itu.

Spionase AS dan Australia

Terkuaknya skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat terus meluas. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Australia, salah satu sekutu dekat AS, turut menyadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik. Surat kabar tersebut mengutip dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dimuat di majalah Jerman, Der Spiegel.

Dokumen itu dilaporkan jelas-jelas menyebut Direktorat Sinyal Pertahanan Australia (DSD) mengoperasikan fasilitas program Stateroom. Itu adalah nama sandi program penyadapan sinyal radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet yang digelar AS dan para mitranya yang tergabung dalam jaringan "Lima Mata", yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.