Kompas.com - 06/11/2013, 11:37 WIB
Jenderal Timur Pradopo (kanan) saat memberikan selamat kepada Kepala Polri baru Komjen Sutarman sesuai pelantikan di Istana Negara KOMPAS.COM/Sandro GatraJenderal Timur Pradopo (kanan) saat memberikan selamat kepada Kepala Polri baru Komjen Sutarman sesuai pelantikan di Istana Negara
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman mengungkapkan, Polri masih mengkaji calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mengisi jabatan Kabareskrim yang saat ini kosong. Calon Kabareskrim yang akan dipilih diharapkan merupakan figur yang benar-benar memiliki potensi dan kompetensi.

”Kami melakukan langkah- langkah pemilihan, siapa yang benar-benar berpotensi sebagai Kabareskrim,” kata Kepala Polri di sela-sela acara Tradisi Pembaretan Polisi Perdamaian PBB (Indonesian Formed Police Unit/ FPU) Ke-6, Selasa (5/11/2013), di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten.

Tim pasukan polisi perdamaian (police peacekeeper) tersebut menurut rencana diberangkatkan pada akhir November 2013 ke Darfur, Sudan, untuk tugas satu tahun. Hadir dalam acara itu, antara lain, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Boy Salamuddin, Komandan Korps Brimob Polri Irjen M Rum, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie.

Sutarman enggan menyebutkan calon-calon yang masih dalam proses penilaian tersebut. ”Ada beberapa calon. Saya tidak bisa sebut ada berapa kandidat,” katanya. Pemilihan calon Kabareskrim merupakan kewenangan Kapolri. Sutarman mengaku punya mekanisme untuk memilih.

Kandidat potensial

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan (Indonesian Center for Police and Security Studies/ICPSS) Sukarman Soemarno mengungkapkan, jabatan Kepala Bareskrim Polri perlu dijabat perwira tinggi yang pintar, berwibawa, berintegritas, dan jauh dari catatan tercela. Menurut dia, Bareskrim Polri sebagai institusi penegak hukum harus menunjukkan prestasi lebih baik.

Dari informasi yang diperoleh, ada beberapa pati Polri yang potensial menjadi Kabareskrim. Para pati tersebut adalah Kepala Polda Jawa Barat Irjen Suhardi Alius, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengusulkan agar Sutarman melakukan uji kompetensi calon Kabareskrim di internal Polri secara terbuka sehingga publik dapat mengikuti dan pers atau media massa dapat meliput. Dengan demikian, publik dapat mengenal kualitas calon.

”Selama ini kan pemilihan jabatan strategis di Polri dilakukan secara tertutup. Publik tidak tahu apa-apa,” kata Neta.

Dalam uji kompetensi yang terbuka itu, setiap calon diminta memaparkan rencana kerja dan komitmennya membawa Polri jadi lebih profesional. Uji kompetensi secara terbuka dapat menjadi bagian dalam upaya mereformasi Polri menjadi institusi yang lebih transparan.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengungkapkan, ada tiga syarat penting dalam memilih figur Kabareskrim. Pertama, kompeten meliputi pengalaman, kemampuan, dan kecerdasan. Kedua, berintegritas. ”Tidak mempunyai riwayat buruk memainkan perkara,” katanya.

Ketiga, berani mengambil tindakan yang tidak populer dengan menindak polisi yang melakukan tindak pidana dan memiliki keberanian menolak intervensi politisi dan pemilik modal.

Perilaku reserse

Anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, menambahkan, selama ini, laporan atau keluhan masyarakat yang banyak masuk ke Kompolnas umumnya terkait dengan perilaku aparat di satuan reserse. ”Keluhan masyarakat itu mencapai 90 persen,” katanya.

Keluhan masyarakat tersebut, kata Edi, terkait dengan keberpihakan penyidik terhadap salah satu pihak yang beperkara (misalnya pelapor atau terlapor), penanganan kasus atau laporan yang lamban, penggunaan diskresi yang keliru (seperti perkara perdata dipidanakan atau sebaliknya perkara pidana diperdatakan), serta praktik korupsi. (FER)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.