Sulit Pilih Kabareskrim

Kompas.com - 06/11/2013, 11:37 WIB
Jenderal Timur Pradopo (kanan) saat memberikan selamat kepada Kepala Polri baru Komjen Sutarman sesuai pelantikan di Istana Negara KOMPAS.COM/Sandro GatraJenderal Timur Pradopo (kanan) saat memberikan selamat kepada Kepala Polri baru Komjen Sutarman sesuai pelantikan di Istana Negara
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman mengungkapkan, Polri masih mengkaji calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mengisi jabatan Kabareskrim yang saat ini kosong. Calon Kabareskrim yang akan dipilih diharapkan merupakan figur yang benar-benar memiliki potensi dan kompetensi.

”Kami melakukan langkah- langkah pemilihan, siapa yang benar-benar berpotensi sebagai Kabareskrim,” kata Kepala Polri di sela-sela acara Tradisi Pembaretan Polisi Perdamaian PBB (Indonesian Formed Police Unit/ FPU) Ke-6, Selasa (5/11/2013), di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten.

Tim pasukan polisi perdamaian (police peacekeeper) tersebut menurut rencana diberangkatkan pada akhir November 2013 ke Darfur, Sudan, untuk tugas satu tahun. Hadir dalam acara itu, antara lain, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Boy Salamuddin, Komandan Korps Brimob Polri Irjen M Rum, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie.

Sutarman enggan menyebutkan calon-calon yang masih dalam proses penilaian tersebut. ”Ada beberapa calon. Saya tidak bisa sebut ada berapa kandidat,” katanya. Pemilihan calon Kabareskrim merupakan kewenangan Kapolri. Sutarman mengaku punya mekanisme untuk memilih.

Kandidat potensial

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan (Indonesian Center for Police and Security Studies/ICPSS) Sukarman Soemarno mengungkapkan, jabatan Kepala Bareskrim Polri perlu dijabat perwira tinggi yang pintar, berwibawa, berintegritas, dan jauh dari catatan tercela. Menurut dia, Bareskrim Polri sebagai institusi penegak hukum harus menunjukkan prestasi lebih baik.

Dari informasi yang diperoleh, ada beberapa pati Polri yang potensial menjadi Kabareskrim. Para pati tersebut adalah Kepala Polda Jawa Barat Irjen Suhardi Alius, Wakil Kepala Bareskrim Irjen Anas Yusuf, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengusulkan agar Sutarman melakukan uji kompetensi calon Kabareskrim di internal Polri secara terbuka sehingga publik dapat mengikuti dan pers atau media massa dapat meliput. Dengan demikian, publik dapat mengenal kualitas calon.

”Selama ini kan pemilihan jabatan strategis di Polri dilakukan secara tertutup. Publik tidak tahu apa-apa,” kata Neta.

Dalam uji kompetensi yang terbuka itu, setiap calon diminta memaparkan rencana kerja dan komitmennya membawa Polri jadi lebih profesional. Uji kompetensi secara terbuka dapat menjadi bagian dalam upaya mereformasi Polri menjadi institusi yang lebih transparan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X