Menakertrans Janjikan Kepulangan TKI "Overstayers" dari Arab Saudi

Kompas.com - 05/11/2013, 21:54 WIB
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar KOMPAS/RADITYA HELABUMIMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
EditorSandro Gatra
BREBES, KOMPAS.com- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah siap membantu dan memfasilitasi kepulangan tenaga kerja Indonesia yang sudah "overstayer" dari Arab Saudi.

"Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi menyediakan berbagai keperluan terkait puluhan ribu TKW yang saat ini nasibnya tidak menentu itu," kata Muhaimin di Pondok Pesantren Al Hikmah Benda Brebes seperti dikutip Antara, Selasa (5/11/2013).

Menurut Muhaimin, kementerian akan menyiapkan langkah-langkah pendampingan dalam rangka deportasi pada tenaga kerja wanita yang sudah habis masa tinggalnya agar bisa pulang ke Indonesia.

"Pemerintah Indonesia dengan Arab saudi telah menyiapkan ruangan atau aula bagi para TKW sekaligus membantu mengurus persyaratan administrasi. Kami akan melakukan pendampingan bekerja sama dengan Arab Saudi mengurus kepulangan para TKW," katanya.

Ia menambahkan, meski pemerintah akan membantu kepulangan "pahlawan devisa" ini, tetapi tidak bisa memaksa para TKW pulang ke tanah air karena sebagian dari mereka sudah puluhan tahun tinggal di Arab Saudi. Pemerintah hanya sebatas membantu kepulangan mereka ke tanah air.

Seperti diberitakan, ribuan tenaga kerja Indonesia ilegal yang izin tinggalnya telah habis kini mulai mulai menghuni rumah detensi imigrasi di Arab Saudi, menunggu untuk dipulangkan. Konsul Pelayanan Warga di KJRI Jeddah, Sunarko, mengatakan kepada BBC Indonesia, Selasa (5/11/2013) bahwa kemarin, sekitar 3.900 TKI sudah diangkut dari kolong jembatan layang ke rumah detensi pascaberakhirnya masa amnesti.

Informasi terbaru dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, selama masa amnesti ada 101.067 orang WNI yang telah diberikan dokumen oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.

Sebanyak 17.259 orang telah mengurus perbaikan status untuk bekerja di Arab Saudi, sisanya telah mendapatkan exit permit untuk kembali ke tanah air. Sekitar Klik 6.000-an orang telah kembali ke Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Nasional
Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X