Kader Golkar Jambi Senang dengan Insiden "Es Tebu"

Kompas.com - 05/11/2013, 21:17 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memberikan sambutan di depan kader dan fungsionaris Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Sabtu (20/10/2012). Aburizal memberikan sambutan ini pada acara syukuran HUT ke 48 Partai Golkar, yang diisi dengan pemotongan tumpeng.  TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memberikan sambutan di depan kader dan fungsionaris Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Sabtu (20/10/2012). Aburizal memberikan sambutan ini pada acara syukuran HUT ke 48 Partai Golkar, yang diisi dengan pemotongan tumpeng.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang angkat bicara mengenai insiden "es tebu" yang melibatkan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical yang terjadi di Jambi, Senin (4/11/2013).

Melalui akun Twitter-nya @IndraJPiliang, Indra mengaku tersenyum sendiri membaca pemberitaan mengenai es tebu yang belum dibayar. Insiden itu, kata dia, menjadi bahan candaan di kalangan kader Golkar di Jambi.

Seperti diberitakan, Ical datang ke Jambi untuk menghadiri pelantikan Sy Fasha dan Abdullah Sani sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2013-2018. Seusai acara, Ical dan para tukang sapu dan tukang ojek makan di Rumah Makan Munir yang letaknya di seberang kantor DPD Golkar Jambi.

Seusai makan, Ical mencoba minuman es tebu yang dijual di depan rumah makan. Singkat cerita, seusai minum, tidak ada yang membayar. Padahal, menurut pedagang es tebu, Acit, jumlah pembelinya sampai ratusan orang. Ketika ditagih, Acit pun "dipingpong".

Indra bercerita, para kader Golkar yang datang ke kantor DPD Golkar Jambi biasa makan di Rumah Makan Munir dan meminum es tebu. Biasanya, kalau kader Golkar makan dan memesan es tebu, pedagang es tebu akan lapor ke pemilik rumah makan. Mereka sudah saling kenal.

Indra mengatakan, caleg DPR dari Golkar bernama Pinto ketika itu membayar Rp 50.000 kepada pedagang es tebu lantaran dipikir tak sampai 25 orang yang memesan es tebu. "Ditolak yang jualan," kata Indra.

Menurut Indra, jumlah orang yang memesan es tebu tak sampai 100 orang. Setelah dihitung, kata Indra, hanya ada 55 orang yang memesan. "Jadi, dibayar Rp 110.000. Ada lebihnya lah," kata dia.

Masalah es tebu dianggap sudah selesai. Sampai sekarang, kata dia, Acit tetap berjualan es tebu di tempat yang sama. "Kader-kader Partai Golkar senang dengan 'insiden es tebu' ini. Tahu peta. Mengerti nama-nama besar di socmed," kata Indra di akhir tweet-nya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X