Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika DPT Ditetapkan Hari Ini, Gerindra Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

Kompas.com - 04/11/2013, 20:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengancam akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika bersikeras menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), Senin (4/11/2013) ini.

Partai itu juga akan melaporkan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas rekomendasinya soal penetapan DPT. "Kami siap dengan langkah apa pun untuk meminta penundaan DPT. Kami juga siap mengambil langkah hukum jika KPU tetap menetapkannya hari ini. Paling mungkin ke DKPP karena ini waktunya sangat mendesak ," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman di sela-sela rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ia mengatakan menyesalkan Bawaslu yang memantapkan langka KPU untuk menetapkan DPT meski masih ada sekitar 5 persen data yang bermasalah. "Bawaslu mengatakan memahami langkah KPU walau dengan ada catatan. Kami juga akan melaporkan Bawaslu," tambahnya.

Dia menilai, Bawaslu tidak konsisten karena mengizinkan KPU menetapkan DPT. Padahal, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas. "Saya ingatkan saudara Muhammad (Ketua Bawaslu), 10,4 juta itu bukan angka yang kecil," katanya.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih di 33 provinsi, didapat pemilih dalam negeri Pemilu 2014 berjumlah 186.612.255 orang. Namun, jumlah tersebut belum ditetapkan secara resmi.

"Dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota dan 6.980 kecamatan, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 186.612.255 orang pemilih," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam rapat pleno itu.

Langkah itu didukung Bawaslu. "Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT secara nasional hari ini. Maka Bawaslu bisa memahaminya," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia kerja keras KPU tersebut tampak dari 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi dengan NIK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com