Jika DPT Ditetapkan Hari Ini, Gerindra Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

Kompas.com - 04/11/2013, 20:22 WIB
Gedung Komisi Pemilhan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilhan Umum
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengancam akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika bersikeras menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), Senin (4/11/2013) ini.

Partai itu juga akan melaporkan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas rekomendasinya soal penetapan DPT. "Kami siap dengan langkah apa pun untuk meminta penundaan DPT. Kami juga siap mengambil langkah hukum jika KPU tetap menetapkannya hari ini. Paling mungkin ke DKPP karena ini waktunya sangat mendesak ," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman di sela-sela rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ia mengatakan menyesalkan Bawaslu yang memantapkan langka KPU untuk menetapkan DPT meski masih ada sekitar 5 persen data yang bermasalah. "Bawaslu mengatakan memahami langkah KPU walau dengan ada catatan. Kami juga akan melaporkan Bawaslu," tambahnya.

Dia menilai, Bawaslu tidak konsisten karena mengizinkan KPU menetapkan DPT. Padahal, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas. "Saya ingatkan saudara Muhammad (Ketua Bawaslu), 10,4 juta itu bukan angka yang kecil," katanya.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih di 33 provinsi, didapat pemilih dalam negeri Pemilu 2014 berjumlah 186.612.255 orang. Namun, jumlah tersebut belum ditetapkan secara resmi.

"Dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota dan 6.980 kecamatan, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 186.612.255 orang pemilih," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam rapat pleno itu.

Langkah itu didukung Bawaslu. "Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT secara nasional hari ini. Maka Bawaslu bisa memahaminya," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia kerja keras KPU tersebut tampak dari 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi dengan NIK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.