Jika DPT Ditetapkan Hari Ini, Gerindra Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

Kompas.com - 04/11/2013, 20:22 WIB
Gedung Komisi Pemilhan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilhan Umum
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengancam akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika bersikeras menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), Senin (4/11/2013) ini.

Partai itu juga akan melaporkan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas rekomendasinya soal penetapan DPT. "Kami siap dengan langkah apa pun untuk meminta penundaan DPT. Kami juga siap mengambil langkah hukum jika KPU tetap menetapkannya hari ini. Paling mungkin ke DKPP karena ini waktunya sangat mendesak ," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman di sela-sela rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Ia mengatakan menyesalkan Bawaslu yang memantapkan langka KPU untuk menetapkan DPT meski masih ada sekitar 5 persen data yang bermasalah. "Bawaslu mengatakan memahami langkah KPU walau dengan ada catatan. Kami juga akan melaporkan Bawaslu," tambahnya.

Dia menilai, Bawaslu tidak konsisten karena mengizinkan KPU menetapkan DPT. Padahal, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas. "Saya ingatkan saudara Muhammad (Ketua Bawaslu), 10,4 juta itu bukan angka yang kecil," katanya.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih di 33 provinsi, didapat pemilih dalam negeri Pemilu 2014 berjumlah 186.612.255 orang. Namun, jumlah tersebut belum ditetapkan secara resmi.

"Dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota dan 6.980 kecamatan, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 186.612.255 orang pemilih," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam rapat pleno itu.

Langkah itu didukung Bawaslu. "Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT secara nasional hari ini. Maka Bawaslu bisa memahaminya," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia kerja keras KPU tersebut tampak dari 10,4 juta data pemilih yang tidak dilengkapi dengan NIK.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X