Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Buruh Cikarang Diadukan ke Dunia Internasional

Kompas.com - 04/11/2013, 18:11 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengadu ke federasi serikat buruh internasional, International Trade Union Confederation (ITUC), terkait dengan kasus kekerasan terhadap buruh di Cikarang. Rencananya, tim investigasi dari ITUC akan datang ke Indonesia pekan ini atau selambat-lambatnya pekan depan.

"Kita enggak main-main, ini akan saya sampaikan ke dunia internasional. Saya adalah anggota General Council (majelis umum ITUC)," kata Iqbal saat konferensi pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Senin (4/11/2013).

Iqbal mengatakan, ITUC merupakan organisasi buruh internasional yang memiliki kerja sama dengan organisasi PBB, Internasional Labor Organization (ILO). Organisasi yang diklaim memiliki anggota 250 juta orang itu, kata Iqbal, memiliki pengaruh kepada kepala negara untuk fokus pada persoalan buruh dan hak asasi manusia.

Ia menuturkan, saat ini ada tiga buruh yang mengalami kondisi kritis. Rohmat, buruh PT Enkei, mengalami pecah tulang kepala akibat dibacok. Sementara itu, Ade Nurdin, buruh PT Abacus, diseret dengan menggunakan motor. Satu orang korban lainnya, Wawan, mengalami luka akibat tusuk.

"Siapa yang akan menanggung biaya operasi Rohmat yang mencapai Rp 400 juta?" tanyanya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, bentrokan yang terjadi antara buruh dan ormas di Cikarang bukanlah konflik sosial. Menurutnya, ada upaya untuk mendesain seolah-olah bentrokan tersebut terjadi antara buruh dan warga.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Kontras, ormas tersebut difasilitasi oleh Koramil sebelum memulai penyerangan. Haris mengatakan, Kontras menemukan video di mana orang-orang yang menjadi pelaku penyerangan hadir dalam musyawarah pimpinan daerah yang dihadiri jajaran Pemda Bekasi, polisi, dan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com