Protes ke AS dan Australia soal Penyadapan, Diplomasi Basa-basi? - Kompas.com

Protes ke AS dan Australia soal Penyadapan, Diplomasi Basa-basi?

Kompas.com - 04/11/2013, 17:59 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai lengah dan tidak fokus dengan kepentingan keamanan nasional karena gagal menangkal penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Protes pemerintah atas penyadapan tersebut juga dianggap hanya formalitas, diplomasi basa-basi untuk menutupi malu.

"Sikap terkejut dan marah yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia terkait terbongkarnya informasi penyadapan oleh Australia dan AS hanya diplomasi basa-basi untuk menutup malu karena terbukti kecolongan," kata politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (4/11/2013).

Bambang menuturkan, berdasarkan catatannya jelang akhir 2010 lalu, Wikileaks telah memiliki bocoran 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS terkait Indonesia. Dokumen itu merupakan salinan laporan para diplomat AS dari kedubes di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Wikileaks. Dengan begitu, penyadapan oleh asing dapat direduksi, bahkan ditangkal sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, kembali kecolongan dengan penyadapan yang diduga dilakukan AS dan Australia karena pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Teknologi penyadapan yang dimiliki juga tidak digunakan maksimal untuk melindungi rahasia negara. Terlebih lagi, Lembaga Sandi Negara dinilai sibuk dengan urusan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

"Kecolongan bisa terjadi karena tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan," ujarnya.

Sebelumnya, telah terkuak skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.


Belakangan, diketahui pula, Australia yang merupakan salah satu sekutu dekat AS turut menyadap Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHindra Liauw
Komentar

Terkini Lainnya

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Nasional
Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Regional
Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan

Close Ads X