Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes ke AS dan Australia soal Penyadapan, Diplomasi Basa-basi?

Kompas.com - 04/11/2013, 17:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai lengah dan tidak fokus dengan kepentingan keamanan nasional karena gagal menangkal penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Protes pemerintah atas penyadapan tersebut juga dianggap hanya formalitas, diplomasi basa-basi untuk menutupi malu.

"Sikap terkejut dan marah yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia terkait terbongkarnya informasi penyadapan oleh Australia dan AS hanya diplomasi basa-basi untuk menutup malu karena terbukti kecolongan," kata politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (4/11/2013).

Bambang menuturkan, berdasarkan catatannya jelang akhir 2010 lalu, Wikileaks telah memiliki bocoran 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS terkait Indonesia. Dokumen itu merupakan salinan laporan para diplomat AS dari kedubes di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Wikileaks. Dengan begitu, penyadapan oleh asing dapat direduksi, bahkan ditangkal sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, kembali kecolongan dengan penyadapan yang diduga dilakukan AS dan Australia karena pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Teknologi penyadapan yang dimiliki juga tidak digunakan maksimal untuk melindungi rahasia negara. Terlebih lagi, Lembaga Sandi Negara dinilai sibuk dengan urusan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

"Kecolongan bisa terjadi karena tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan," ujarnya.

Sebelumnya, telah terkuak skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.

Belakangan, diketahui pula, Australia yang merupakan salah satu sekutu dekat AS turut menyadap Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com