Bawaslu Minta KPU-Kemendagri Rapikan Data Selama 30 Hari

Kompas.com - 04/11/2013, 17:43 WIB
Gedung Komisi Pemilihan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilihan Umum
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung sikap Komisi Pemilhan Umum (KPU) yang ingin tetap menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin (4/11/2013), hari ini. Namun Bawaslu meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merapikan data atas 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK).

"Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT hari ini, maka Bawaslu bisa memahami dengan catatan, agar 10,4 juta data pemilih yang belum tertib ini agar dilakukan upaya sistematis, terstruktur dan masif dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan akurasi data tersebut maksimal 30 hari," ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia menilai KPU berhasil melengkapi data pemilih yang belum lengkap, dari 20,3 juta data pemilih menjadi 10,4 juta. Ketidaklengkapan itu terkait ketiadaan NIK.

KPU menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional, Senin (4/11/2013) di Gedung KPU. KPU masih berkeyakinan, DPT akan ditetapkan hari ini.

"Kami sangat optimistis DPT bisa kami tetapkan hari ini. Hasil kemarin (rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi, Minggu, 3/11/2013) dari 33 provinsi sudah masuk semua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di Gedung KPU sebelum rapat dimulai.

Dikatakannya, KPU provinsi telah menyampaikan fakta dan bukti dalam penetapan DPT dari tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, ujarnya, DPT di tingkat provinisi sudah siap untuk disampaikan pada rapat pleno terbuka dan direkapitulasi menjadi DPT nasional.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X