Gerindra Lebih Takut KPK ketimbang Pesaing Prabowo

Kompas.com - 03/11/2013, 22:01 WIB
Jusuf Kalla bersama Rhoma Irama di Kantor Dewan Masjid Indonesia, Jakarta, Jumat (1/11/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoJusuf Kalla bersama Rhoma Irama di Kantor Dewan Masjid Indonesia, Jakarta, Jumat (1/11/2013).
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, partainya tak gentar dengan bursa capres yang semakin sesak dengan kehadiran Jusuf Kalla yang dikabarkan merapat ke Partai Kebangkitan Bangsa. Martin menjelaskan, Gerindra lebih takut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan dengan para pesaing bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Gerindra lebih takut kalau partai yang selama ini sudah dikenal masyarakat sebagai partai bersih, di mana tidak seorang pun anggota DPR atau kadernya tersangkut kasus korupsi, tiba-tiba ada seseorang yang tertangkap basah oleh KPK karena korupsi. Itu yang kami sangat takutkan,” ujar Martin di Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Hal tersebut, lanjut Martin, akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, Martin menuturkan, Gerindra khawatir jika ada kadernya yang tertangkap KPK, maka skenario untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden bisa terganggu.

Menurut Martin, kandidat-kandidat capres yang dikabarkan merapat ke PKB saat ini adalah tokoh yang dihormati Gerindra. Dia menegaskan, Gerindra tidak takut bersaing dengan siapa pun. Namun, ia meminta agar PKB bersikap tegas tentang siapa calon presiden yang diusung partai itu. “Jangan lagi sebentar berganti calonnya, dari tukang sulap, artis, sampai penyanyi. Ini memberi kesan seolah-olah PKB tidak percaya diri, seolah-olah PKB tidak memiliki negarawan sebagai capresnya. Jangan sampai PKB dianggap tidak punya pendirian yang tegas antara keinginan untuk mencalonkan orang dari internal PKB sendiri dengan orang lain dari luar PKB,” kata Martin.

Bursa calon presiden di PKB kini bertambah lagi dengan kehadiran Jusuf Kalla. Ada 11 pengurus DPW yang tersebar di Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Wakil Presiden RI itu. Sebelum JK, sudah ada Mahfud MD dan Rhoma Irama yang saling klaim telah mendapat dukungan penuh dari PKB untuk maju sebagai capres. Namun, PKB belum memutuskan pilihan antara ketiga tokoh tersebut. PKB menyatakan akan memilih capres berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan partai itu, yakni melalui rapat musyawarah nasional yang akan dilakukan pada 2014.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X