Kompas.com - 03/11/2013, 15:48 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mempertanyakan posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang saat ini masih kosong. Padahal, menurutnya, Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno pernah mengatakan posisi itu akan diumumkan pada Selasa pekan lalu. Dia menduga adanya tarik-menarik untuk kepentingan tertentu dalam menentukan posisi itu.

"Sepertinya, ada tarik-menarik yang tajam di elite Polri dalam menentukan Kabareskrim baru," kata Neta melalui siaran pers yang diterima, Minggu (3/11/2013).

Neta melihat, ada tiga kekuatan di elite Polri yang menyebabkan tarik-menarik tersebut. Ketiganya sama-sama memiliki calon Kabareskrim. Mereka ingin agar calonnya menjabat posisi itu. "Tarik-menarik ini kian riuh tatkala unsur eksternal Polri mencoba ikut memengaruhi situasi agar calonnya juga gol sebagai Kabareskrim," katanya.

Neta mengatakan, ada lima calon yang saat ini digadang-gadang menjadi Kabareskrim. Kelimanya ialah Kabaharkam Komjen Badroddin Haiti, Wakabareskrim Irjen Anas Yusuf, Kapolda Bali Irjen Arief Wahyunadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Suhardi Alius, dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie.

"Kelimanya adalah perwira Polri yang cukup berpengalaman di bidang reserse," kata Neta.

Untuk itu, Neta mengusulkan agar parlemen melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kabareskrim. Uji kepatutan dan kelayakan itu nantinya dilakukan oleh Tim Penilai Akhir (TPA), yang terdiri dari anggota Wanjakti dan Kapolri.

"Sehingga penunjukan Kabareskrim tak lagi atas dasar suka atau tidak suka pimpinan Polri, melainkan berdasarkan kemampuan kerja dan profesionalitas," katanya.

Jabatan Kabareskrim kosong setelah Komjen Sutarman resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo pada pekan lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.