JAKARTA, KOMPAS.com
Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat akan memimpin Mahkamah Konstitusi periode 2013-2016. Keduanya menghadapi tantangan dan pekerjaan berat, terutama untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi yang kini berada di titik nadir lantaran korupsi.

Pemilihan pimpinan MK, Jumat (1/11) siang, berlangsung alot, khususnya posisi wakil ketua. Perlu tiga putaran untuk mendapatkan dukungan mayoritas (50 persen plus satu) bagi Arief Hidayat.

Pada putaran pertama, Arief (3 suara) bersaing dengan Patrialis Akbar yang konsisten mendapat 3 suara dan Ahmad Fadil Sumadi yang mendapat 2 suara. Putaran kedua, Arief unggul atas Patrialis dengan suara 4:3, 1 suara abstain. Putaran ketiga digelar hingga Arief mendapat 5 suara.

Sebelumnya, pemilihan Ketua MK berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama, Hamdan memperoleh 4 suara, Arief 3 suara, dan Ahmad Fadil 1 suara. Pada putaran kedua, Hamdan langsung mengantongi suara mayoritas (5 suara), sementara Arief tetap 3 suara.

Setelah pemilihan, Hamdan mengungkapkan beratnya tugas dan tanggung jawab Ketua dan Wakil Ketua MK periode mendatang. Bersama hakim yang lain, ketua dan wakil ketua harus mampu mengangkat kembali citra dan kehormatan MK dari keterpurukan.

Untuk itu, Hamdan akan membuat sistem peringatan dini (early warning system) bagi hakim dan semua pegawai agar tidak terjatuh ke dalam pelanggaran etik. Untuk pembersihan MK, Hamdan bakal segera mengaktifkan Dewan Etik yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu.

Praktisi hukum Taufik Basari menilai, seharusnya pimpinan MK yang terpilih tidak memiliki beban masa lalu dari dua kepemimpinan ketua sebelumnya (Akil Mochtar dan Mahfud MD). Pasalnya, terdapat sejumlah kritik terhadap kinerja hakim pada dua periode tersebut. Sebenarnya, akan lebih baik jika MK tidak memilih ketua dan wakil ketua pada saat ini ketika pengganti Akil belum ada.

Namun, karena sudah terpilih, Taufik berharap pimpinan baru MK bisa memberikan rasa optimisme masyarakat, melakukan pembenahan menyeluruh dan strategis. ”Ketua terpilih harus berjiwa besar mengakui adanya kelemahan di MK. Itu syarat awal agar bisa dilakukan perbaikan. Jangan hanya sekadar defensif, dengan menyatakan bahwa peristiwa yang lalu hanya perbuatan oknum,” ujar Taufik.

Perbuatan tercela

Sebelum pemilihan digelar, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Harjono memberhentikan Akil, Ketua MK (nonaktif), secara tidak hormat. Akil terbukti melanggar UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23 Ayat 2 terkait perbuatan tercela serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Akil terbukti melanggar prinsip integritas, independensi, kepantasan, dan kesopanan di dalam Kode Etik (lihat Grafik).