Gerindra Kritik Warga Negara yang Golput

Kompas.com - 01/11/2013, 22:36 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) menghadiri syukuran lolosnya Partai Gerindra menjadi kontestan Pemilu 2014 di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Acara dihadiri kader Gerindra dari seluruh Indonesia. KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan) menghadiri syukuran lolosnya Partai Gerindra menjadi kontestan Pemilu 2014 di Jakarta, Kamis (17/1/2013). Acara dihadiri kader Gerindra dari seluruh Indonesia.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengkritik warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dalam pemilu. Menurutnya, orang-orang yang melakukan golput juga ikut bertanggung jawab terhadap kehancuran bangsa.

"Kalau Anda tidak memilih orang-orang yang baik-baik, ya orang-orang yang buruk yang akan memimpin bangsa ini," katanya di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Suhardi juga menyatakan, pemilih golput telah menyia-nyiakan potensi pemimpin yang berkualitas. Suhardi mengakui kekhawatirannya terhadap kemungkinan meningkatnya angka golput pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Menurutnya, golput bukanlah solusi dan permasalahan pelik di Indonesia masih bisa diubah. "Itulah sebabnya saya keluar dari UGM (Universitas Gadjah Mada) dan memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat, Yus Fitriadi, memprediksi adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014. Menurutnya, rendahnya partisipasi itu disebabkan buruknya output hasil pemilu.

"Bahkan, di beberapa pilkada, golput yang menang," ucapnya.

Yus menilai buruknya output hasil pemilu tersebut pada gilirannya dapat menimbulkan pragmatisme politik. Masyarakat, katanya, akan berpikir jangka pendek dengan menerima uang dari para calon legislatif yang melakukan kampanye.

"Inilah yang kemudian kandidat harus mengeluarkan uang yang banyak," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X