Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Berat, 3 Hakim Konstitusi Ini Tolak Dipilih Jadi Ketua

Kompas.com - 01/11/2013, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan menerima suap sengketa pilkada, tanggung jawab sebagai hakim konstitusi dianggap sebagai sesuatu yang besar. Jika salah langkah, mereka yang terpilih sebagai ketua MK bisa saja menyusul nasib Akil yang kini telah ditahan di Rutan KPK.

Belum lagi tantangan lainnya, seperti memulihkan citra MK yang kini sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut setidaknya disampaikan oleh tiga hakim konstitusi sesaat sebelum pemungutan suara di Gedung MK, Jakarta, Jumat (11/10/2013), dimulai.

Sambil menyampaikan harapannya terhadap ketua MK yang akan terpilih nanti, mereka menyampaikan pesan untuk tidak dipilih. "Jangan pilih saya," tegas hakim konstitusi Harjono saat menyampaikan pesannya kepada ketua baru yang akan terpilih.

Harjono menilai, tugas ketua MK sangat berat. Mengembalikan citra MK seperti sedia kala dinilai bukanlah sesuatu yang mudah.

Hal serupa disampaikan hakim konstitusi lainnya, Anwar Usman. Anwar menyatakan menolak untuk dipilih sebagai ketua karena tidak siap mengemban amanat yang besar. Oleh karena itu, Anwar berharap pengganti Akil dapat mengemban amanat dengan baik.

"Saya tidak bersedia untuk dipilih. Tapi, saya harap yang terpilih nanti adalah yang terbaik, dan saya akan dukung," kata Anwar.

Hal serupa disampaikan Maria Farida Indriarti. Hakim konstitusi wanita satu-satunya itu juga berharap agar dirinya tidak dipilih oleh hakim konstitusi yang lain. Namun, berbeda dengan Harjono dan Anwar, Maria tetap menyatakan siap mengemban amanat apabila nantinya terpilih.

"Saya harap saya tidak dipilih. Tapi, kalau nantinya memang dipercaya mengemban amanat, saya siap," kata Maria.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com