Kemendagri: 1 Bulan, Waktu Pemberian NIK

Kompas.com - 01/11/2013, 18:22 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri pesimistis dapat memberi nomor induk kependudukan (NIK) pada daftar pemilih seperti diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT), Senin (4/11/2013). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman mengatakan, penerbitan NIK untuk sekitar 10,4 juta penduduk bisa menyita waktu hingga satu bulan.

"Penerbitan NIK itu paling cepat bisa dua pekan, paling lama satu bulan karena kami perlu memastikan apakah orang tersebut benar-benar ada di lapangan," kata Irman di Jakarta, Jumat.

Untuk mengonfirmasi keberadaan penduduk yang dimaksud, lanjut Irman, Kemendagri akan meminta kepala desa atau lurah setempat untuk mengecek keberadaan penduduknya. Menurutnya, pengecekan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu dua hari. Terlebih, di daerah, aparat enggan bekerja pada hari libur.

"Kami kirim data ini ke semua kelurahan/desa. Kami minta cek kembali. Tapi kan tidak bisa sehari dua hari. Kan mau keliling ke semuanya. Kadang-kadang daerah ini, kalau Sabtu dan Minggu, susah juga utk memaksa orang bererja," kata Irman.

Meski demikian, dia mengatakan, pihaknya tetap menyebar data 10,4 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak ber-NIK ke daerah. Dari hasil penyandingan data antara DP4 versi kemendagari dengan DPSHP KPU, di dapati 20,3 juta data tidak ber-NIK. KPU lalu menyisir ulang data tersebut dan dapat menemukan sekitar 7 juta pemilih yang ber-NIK di antaranya.

KPU lalu meminta Kemendagri memebri NIK pada 13,9 juta data pemilih. Dari hasil pencermatannya, Kemendagri dapat memberi NIK kepada 3,5 juta data pemilih. Kini, masih ada 10,4 juta data yang tercantum di DPT, namun tidak memiliki NIK.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Nasional
Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Nasional
Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Nasional
Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Nasional
Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Nasional
Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

Nasional
Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Nasional
Di Balik Prabowo Kembali Pimpin Gerindra...

Di Balik Prabowo Kembali Pimpin Gerindra...

Nasional
Relawan Vaksin Covid-19 Dilarang ke Luar Bandung Selama Penelitian

Relawan Vaksin Covid-19 Dilarang ke Luar Bandung Selama Penelitian

Nasional
Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X