Baru Dapat Data KPU, Kemendagri Pesimistis Bisa Beri NIK

Kompas.com - 01/11/2013, 18:06 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mengaku baru menerima daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (1/11/2013) siang. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menyatakan, pihaknya pesimistis dapat memberikan nomor induk kependudukan (NIK) bagi data pemilih tidak ber-NIK sebelum tenggat yang disepakati yaitu Senin (4/11/2013).

"Sulit bagi kami untuk menyelesaikan, memberikan NIK dalam waktu dua hari ini (menjelang penetapan DPT pada 4 November). Sampai Minggu (3/11/2013), rasanya kami tidak bisa menyelesaikannya," ujar Irman dalam paparan medianya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Dia mengatakan, pihaknya tidak boleh gegabah menerbitkan NIK. Dikatakannya, Kemendagri harus memastikan pemilih yang akan diberikan NIK benar-benar ada dan bukan pemilih fiktif. "Karena kalau kami memberikan NIK tapi tidak ada orangnya, itu bisa dijerat pidana," katanya.

Untuk mengonfirmasi keberadaan penduduk yang dimaksud, lanjut Irman, Kemendagri akan meminta kepala desa atau lurah setempat untuk mengecek keberadaan penduduknya. Menurutnya, pengecekan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu dua hari. Terlebih, di daerah, aparat enggan bekerja pada hari libur.

"Kami kirim data ini ke semua kelurahan/desa. Kami minta cek kembali. Tapi kan tidak bisa sehari-dua hari. Kan mau keliling ke semuanya. Kadang-kadang daerah ini, kalau Sabtu dan Minggu, susah juga untuk memaksa orang bekerja," kata Irman.

Meski demikian, dia mengatakan, pihaknya tetap menyebar data 10,4 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak ber-NIK ke daerah. Dari hasil penyandingan data antara DP4 versi kemendagari dengan DPSHP KPU, di dapati 20,3 juta data tidak ber-NIK. KPU lalu menyisir ulang data tersebut dan dapat menemukan sekitar 7 juta pemilih yang ber-NIK di antaranya.

KPU lalu meminta Kemendagri memberi NIK pada 13,9 juta data pemilih. Dari hasil pencermatannya, Kemendagri dapat memberi NIK kepada 3,5 juta data pemilih. Kini, masih ada 10,4 juta data yang tercantum di DPT, namun tidak memiliki NIK.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X