Kemenkes Didesak Usut Tewasnya Bayi di Depan Loket RS

Kompas.com - 01/11/2013, 12:45 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Indra. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera Indra.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan didesak melakukan investigasi terkait kasus tewasnya seorang bayi di depan loket Rumah Sakit Umum (RSU) Lasinrang, Pinrang, Sulawesi Selatan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, kepala rumah sakit harus dicopot. Bahkan, harus ada pertanggungjawaban secara pidana.

"Kenapa orang yang sakit di depan mata masih diganjal administrasi? Harusnya kedepankan pertolongan. Kita seperti keledai, akibat masalah prosedural yang tak substantif akhirnya mengorbankan nyawa orang," kata anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indra saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).

Indra berpendapat, ketegasan pemerintah, khususnya pemerintah daerah masih lemah dalam menjamin layanan kesehatan untuk masyarakat. Akibatnya, kematian warga akibat keterlambatan penanganan oleh petugas medis terus berulang.

Indra menilai adanya pergeseran mindset profesi dokter yang kini mengkomersilkan layanan kesehatan. Ketika mindset ini bergeser, kata Indra, maka semua diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Akhirnya, penanganan kesehatan yang sifatnya darurat dikesampingkan.

"Makanya perlu aturan yang lebih tegas. Undang-Undangnya sudah ada, buat Peraturan Menteri lagi, biar lebih tegas. Kalau masih ada kasus kematian karena alasan biaya, tutup saja rumah sakitnya," pungkas politis Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seperti diberitakan, seorang bayi bernama Naila yang berusia dua bulan meninggal di depan loket rumah sakit. Diduga, Naila terlambat mendapat pertolongan karena proses administrasi yang berbelit-belit. Padahal, ketika itu Naila sudah membutuhkan bantuan darurat karena napasnya yang tersengal-sengal.

Pihak rumah sakit menyebut tidak dilayaninya bayi Naila lantaran surat rujukan yang diberikan pihak Puskesmas Lampa ditujukan ke Poli Anak. Semestinya dirujuk ke UGD. Pihak RS merasa bekerja sesuai prosedur.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.