Kompas.com - 01/11/2013, 12:33 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan secara tidak hormat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar diyakini tidak akan serta merta bisa menyelamatkan lembaga itu. Masih banyak "penyakit" yang diderita MK dan perlu dibersihkan.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menuturkan bukti masih banyaknya penyakit di tubuh MK sudah terlihat dari tahun 2009. Di tahun itu, DPR membentuk panja mafia pemilu untuk menelusuri pemalsuan surat MK untuk meloloskan Dewi Yasin Limpo.

Setelah kasus itu diusut pihak kepolisian hingga menetapkan panitera MK sebagai tersangka, ternyata kredibilitas MK tak juga terpulihkan. Salah satu buktinya adalah adanya kasus suap yang menjerat Akil Mochtar.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika

"Di MK sudah ada masalah sejak itu, mungkin saja kalau dibedah tuntas di dalam tubuh MK, masih banyak penyakit yang menggerogoti MK," ujar Pasek saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).

Untuk mengembalikan citra MK, kata Pasek, perlu adanya kerja keras dari internal MK. "Ibarat meyembuhkan luka, tidak bisa sekejap perlu waktu. Kasus kali ini harus menjadi pelajaran," ucap Pasek.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merekomendasikan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar diberhentikan dengan tidak hormat. Majelis Kehormatan menilai, Akil telah melakukan berbagai pelanggaran kode etik.

Pemberhentian tidak dengan hormat ini tidak berkaitan dengan proses hukum yang ada di KPK. Oleh karena itu, hasil putusan ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti korupsi itu.

Majelis Kehormatan akan menyerahkan putusan ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Nantinya, MK akan menyerahkan putusan tersebut kepada presiden. Terakhir, presiden tinggal mengeluarkan keppres untuk memberhentikan Akil secara resmi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan putusan ini, maka kedelapan Hakim Konstitusi akan memilih ketua baru untuk menggantikan posisi Akil. Rapat permusyawaratan untuk memilih ketua tersebut dijadwalkan berlangsung siang ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Nasional
Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

Nasional
Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

Nasional
Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

Nasional
Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

Nasional
Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X