KPU: Penetapan DPT Ditunda Lagi, Anggaran Lebih Boros

Kompas.com - 01/11/2013, 11:14 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan membuka diri terhadap kemungkinan adanya rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Namun, KPU mengingatkan, hal itu akan berdampak pada pemborosan anggaran pemilu.

"Kami sudah terbuka atau moderat apabila Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memberikan rekomendasi agar penetapan DPT mundur. Hanya, perlu diketahui, sudah dua kali (penetapan) DPT mundur. Kalau ditunda lagi yang paling berat adalah konsekuensi anggaran. Harus ada anggaran baru lagi yang dikeluarkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada rapat dengar pendapat DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partai politik peserta pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013) dini hari.

Dia mengatakan, KPU di tingkat kabupaten/kota sudah dua kali menggelar rapar pleno tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rapat tersebut, katanya, menyerap anggaran yang cukup banyak. Mengingat, ada 497 KPU kabupaten/kota dan 33 KPU provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pihaknya akan kesulitan menjawab pertanyaan KPU di daerah soal anggaran rapat pleno jika penundaan penetapan DPT kembali dilakukan.

"Rapat pleno membutuhkan anggaran. Soal anggaran ini kami susah menjawabnya," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Padahal, kata Husni, KPU tidak dapat lagi mengajukan revisi anggaran. Dalam rapat itu, sebelumnya, beberapa parpol dan anggota DPR meminta penetapan DPT secara nasional kembali dindur. Permintaan datang, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri saat menyampaikan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo.

Permintaan itu didukung Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga kader PDI P Arif Wibowo.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Dia mengatakan penetapan DPT pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengalami pemunduran dan baru dilakukan pada dua bulan menjelang pemungutan suara. Meski begitu, kata dia, penyediaan logistik pemilu tidak terganggu.

"Yang paling penting adalah para pemangku kepentingan itu yakin kalau DPT ini sudah akurat, dan itu yang harus dibereskan menjelang penetapan (DPT) itu," katanya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X