KPU: Penetapan DPT Ditunda Lagi, Anggaran Lebih Boros

Kompas.com - 01/11/2013, 11:14 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan membuka diri terhadap kemungkinan adanya rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Namun, KPU mengingatkan, hal itu akan berdampak pada pemborosan anggaran pemilu.

"Kami sudah terbuka atau moderat apabila Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memberikan rekomendasi agar penetapan DPT mundur. Hanya, perlu diketahui, sudah dua kali (penetapan) DPT mundur. Kalau ditunda lagi yang paling berat adalah konsekuensi anggaran. Harus ada anggaran baru lagi yang dikeluarkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada rapat dengar pendapat DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partai politik peserta pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013) dini hari.

Dia mengatakan, KPU di tingkat kabupaten/kota sudah dua kali menggelar rapar pleno tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rapat tersebut, katanya, menyerap anggaran yang cukup banyak. Mengingat, ada 497 KPU kabupaten/kota dan 33 KPU provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pihaknya akan kesulitan menjawab pertanyaan KPU di daerah soal anggaran rapat pleno jika penundaan penetapan DPT kembali dilakukan.

"Rapat pleno membutuhkan anggaran. Soal anggaran ini kami susah menjawabnya," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Padahal, kata Husni, KPU tidak dapat lagi mengajukan revisi anggaran. Dalam rapat itu, sebelumnya, beberapa parpol dan anggota DPR meminta penetapan DPT secara nasional kembali dindur. Permintaan datang, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri saat menyampaikan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo.

Permintaan itu didukung Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga kader PDI P Arif Wibowo.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Dia mengatakan penetapan DPT pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengalami pemunduran dan baru dilakukan pada dua bulan menjelang pemungutan suara. Meski begitu, kata dia, penyediaan logistik pemilu tidak terganggu.

"Yang paling penting adalah para pemangku kepentingan itu yakin kalau DPT ini sudah akurat, dan itu yang harus dibereskan menjelang penetapan (DPT) itu," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X