KPU: Penetapan DPT Ditunda Lagi, Anggaran Lebih Boros

"Kami sudah terbuka atau moderat apabila Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memberikan rekomendasi agar penetapan DPT mundur. Hanya, perlu diketahui, sudah dua kali (penetapan) DPT mundur. Kalau ditunda lagi yang paling berat adalah konsekuensi anggaran. Harus ada anggaran baru lagi yang dikeluarkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada rapat dengar pendapat DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partai politik peserta pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013) dini hari.

Dia mengatakan, KPU di tingkat kabupaten/kota sudah dua kali menggelar rapar pleno tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rapat tersebut, katanya, menyerap anggaran yang cukup banyak. Mengingat, ada 497 KPU kabupaten/kota dan 33 KPU provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pihaknya akan kesulitan menjawab pertanyaan KPU di daerah soal anggaran rapat pleno jika penundaan penetapan DPT kembali dilakukan.

"Rapat pleno membutuhkan anggaran. Soal anggaran ini kami susah menjawabnya," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Padahal, kata Husni, KPU tidak dapat lagi mengajukan revisi anggaran. Dalam rapat itu, sebelumnya, beberapa parpol dan anggota DPR meminta penetapan DPT secara nasional kembali dindur. Permintaan datang, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri saat menyampaikan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo.

Permintaan itu didukung Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga kader PDI P Arif Wibowo.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Dia mengatakan penetapan DPT pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengalami pemunduran dan baru dilakukan pada dua bulan menjelang pemungutan suara. Meski begitu, kata dia, penyediaan logistik pemilu tidak terganggu.

"Yang paling penting adalah para pemangku kepentingan itu yakin kalau DPT ini sudah akurat, dan itu yang harus dibereskan menjelang penetapan (DPT) itu," katanya.