KPU: Penetapan DPT Ditunda Lagi, Anggaran Lebih Boros

Kompas.com - 01/11/2013, 11:14 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan membuka diri terhadap kemungkinan adanya rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Namun, KPU mengingatkan, hal itu akan berdampak pada pemborosan anggaran pemilu.

"Kami sudah terbuka atau moderat apabila Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memberikan rekomendasi agar penetapan DPT mundur. Hanya, perlu diketahui, sudah dua kali (penetapan) DPT mundur. Kalau ditunda lagi yang paling berat adalah konsekuensi anggaran. Harus ada anggaran baru lagi yang dikeluarkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada rapat dengar pendapat DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partai politik peserta pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013) dini hari.

Dia mengatakan, KPU di tingkat kabupaten/kota sudah dua kali menggelar rapar pleno tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rapat tersebut, katanya, menyerap anggaran yang cukup banyak. Mengingat, ada 497 KPU kabupaten/kota dan 33 KPU provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pihaknya akan kesulitan menjawab pertanyaan KPU di daerah soal anggaran rapat pleno jika penundaan penetapan DPT kembali dilakukan.


"Rapat pleno membutuhkan anggaran. Soal anggaran ini kami susah menjawabnya," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Padahal, kata Husni, KPU tidak dapat lagi mengajukan revisi anggaran. Dalam rapat itu, sebelumnya, beberapa parpol dan anggota DPR meminta penetapan DPT secara nasional kembali dindur. Permintaan datang, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri saat menyampaikan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo.

Permintaan itu didukung Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga kader PDI P Arif Wibowo.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Dia mengatakan penetapan DPT pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengalami pemunduran dan baru dilakukan pada dua bulan menjelang pemungutan suara. Meski begitu, kata dia, penyediaan logistik pemilu tidak terganggu.

"Yang paling penting adalah para pemangku kepentingan itu yakin kalau DPT ini sudah akurat, dan itu yang harus dibereskan menjelang penetapan (DPT) itu," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X