KPU: Penetapan DPT Ditunda Lagi, Anggaran Lebih Boros

Kompas.com - 01/11/2013, 11:14 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan membuka diri terhadap kemungkinan adanya rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Namun, KPU mengingatkan, hal itu akan berdampak pada pemborosan anggaran pemilu.

"Kami sudah terbuka atau moderat apabila Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memberikan rekomendasi agar penetapan DPT mundur. Hanya, perlu diketahui, sudah dua kali (penetapan) DPT mundur. Kalau ditunda lagi yang paling berat adalah konsekuensi anggaran. Harus ada anggaran baru lagi yang dikeluarkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik pada rapat dengar pendapat DPR dengan KPU, Bawaslu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partai politik peserta pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2013) dini hari.

Dia mengatakan, KPU di tingkat kabupaten/kota sudah dua kali menggelar rapar pleno tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rapat tersebut, katanya, menyerap anggaran yang cukup banyak. Mengingat, ada 497 KPU kabupaten/kota dan 33 KPU provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pihaknya akan kesulitan menjawab pertanyaan KPU di daerah soal anggaran rapat pleno jika penundaan penetapan DPT kembali dilakukan.

"Rapat pleno membutuhkan anggaran. Soal anggaran ini kami susah menjawabnya," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Padahal, kata Husni, KPU tidak dapat lagi mengajukan revisi anggaran. Dalam rapat itu, sebelumnya, beberapa parpol dan anggota DPR meminta penetapan DPT secara nasional kembali dindur. Permintaan datang, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI Perjuangan Abidin Fikri saat menyampaikan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo.

Permintaan itu didukung Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga kader PDI P Arif Wibowo.

"Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Dia mengatakan penetapan DPT pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengalami pemunduran dan baru dilakukan pada dua bulan menjelang pemungutan suara. Meski begitu, kata dia, penyediaan logistik pemilu tidak terganggu.

"Yang paling penting adalah para pemangku kepentingan itu yakin kalau DPT ini sudah akurat, dan itu yang harus dibereskan menjelang penetapan (DPT) itu," katanya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X