PDI-P Minta Penetapan DPT Diundur Lagi

Kompas.com - 01/11/2013, 09:33 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional untuk Pemilu 2014. Dengan menunda penetapan DPT, penyimpangan Pemilu 2014 dapat diminimalkan.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada Pemilu 2014," ujar pengurus PDI-P, Abidin Fikri, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan partai politik peserta pemilu di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2013) malam.

Abidin mengatakan, partainya menyesali KPU tidak melaksanakan kesepakatan Rapat Pleno Terbuka KPU pada Rabu (23/10/2013). Dalam rapat itu disepakati KPU akan memberikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dalam bentuk data elektronik. Data itu dapat digunakan parpol untuk membantu KPU mengecek akurasi daftar pemilih. "Tapi hingga saat ini, PDI Perjuangan tidak pernah menerima data tersebut," kata Abidin.

Permintaan yang sama disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo. Wakil Ketua Komisi II itu mendukung penundaan penetapan DPT demi akurasi data pemilih untuk Pemilu 2014. "Tidak akan berpengaruh jika kemudian ditambah waktu karena satu kebutuhan demi akurasi daftar pemilih yang berkualitas," kata Arif.

Dia menambah, penetapan DPT pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mengalami pemunduran dan baru dilakukan dua bulan menjelang pemungutan suara. Penundaan itu juga tidak mengganggu penyediaan logistik pemilu. "Yang paling penting adalah para pemangku kepentingan itu yakin kalau DPT ini sudah akurat dan itu yang harus dibereskan menjelang penetapan (DPT) itu," katanya.

Terkait daftar pemilih di dalam negeri, KPU dan Kemendagri memiliki selisih data penduduk berusia pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. KPU menemukan sedikitnya 13,9 juta penduduk belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sehingga tidak dapat diunggah ke dalam daftar pemilih. KPU lalu meminta Kemendagri untuk memberikan NIK terhadap 13,9 juta penduduk berusia pemilih itu. Kemendagri telah memberikan NIK terhadap sekitar 3,5 juta data pemilih. Dengan demikian, masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum memiliki NIK.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X