Kemendagri Tak Yakin KPU Bisa Benahi Data Tepat Waktu

Kompas.com - 31/10/2013, 23:03 WIB
Gedung Komisi Pemilhan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilhan Umum
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan masih ada sekitar 30 juta data Kemendagri dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sinkron. Kemendagri tidak yakin KPU dapat merapikan puluhan juta data pemilih tersebut tepat pada waktunya, yaitu pada tenggat waktu penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional pada Senin (4/11/2013) mendatang.

"Saran kami kan data yang belum sinkron ini dicermati ulang oleh KPU. Empat hari tidak cukup untuk membenahi itu. Saya tidak yakin bisa selesai empat hari saja," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kemendagri, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Tetapi, Irman tidak ingin menyarankan agar KPU melakukan penundaan penetapan DPT nasional kembali. Menurutnya, jadwal tahapan pemilu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu. "(Penetapan DPT nasional) diundur atau tidak, itu kewenangan KPU," kata Irman.

Ia mengajak panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) KPU terjun bersama dengan tim Kemendagri untuk mencermati data pemilih di lapangan. Menurutnya, hal itu akan mengonfirmasi penyebab ketidaksinkronan data antara kedua pihak.

Di dalam rapat, Irman mengatakan, masih ada 30 juta orang penduduk yang namanya tercatat di data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) versi Kemendagri tidak ditemukan dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) versi KPU.

Sebaliknya, lanjut dia, ada 20,3 juta orang pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DP4 namun tercatat di DPSHP. "Jumlahnya tidak serta merta jadi 50 juta. Tapi itu ada irisannya," kata Irman.

Dia mengatakan, Bawaslu sebaiknya berkonsentrasi mengawasi dua kelompok data pemilih itu. Menurutnya, sudah ada 160 juta data pemilih yang sudah dinyatakan bersih, valid dan akurat.

"Kami menyarankan kepada Bawaslu konsentrasi saja kalau ingin mengawasi yang di dua kelompok. Yang 160 juta sudah sangat clear, yang perlu dicermati lebih lanjut adalah yang 20,3 juta dan 30 juta ini," lanjut Irman.

Sebelumnya, KPU memutuskan menunda tahapan penetapan DPT secara nasional selama dua pekan menjadi Senin (4/11/2013). Penundaan dilakukan atas rekomendasi Bawaslu dan tuntutan Komisi II DPR dan partai politik peserta pemilu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X