Kompas.com - 31/10/2013, 17:00 WIB
Pakar hukum tata negara Refly Harun. Kompas.com/SABRINA ASRILPakar hukum tata negara Refly Harun.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 (Perppu MK). Selama Perppu MK masih berlaku, maka MK seharusnya tidak membentuk Dewan Etik ataupun dewan pengawas sejenisnya.

"Jadi seharusnya MK menahan diri dulu dalam membentuk Dewan Etik ini," kata Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2013).

Apalagi, lanjut Refly, pembentukan Dewan Etik tersebut hanya dilandaskan pada Peraturan MK yang kedudukannya berada dibawah Perppu. Sangat tidak layak, menurut Refly, apabila MK mendahului peraturan yang berada diatasnya.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Gedung Mahkamah Konstitusi

"Semestinya MK tunggu keputusan DPR dulu, apakah Perppu itu akan disahkan atau tidak," lanjut Refly.

Pembentukan Dewan Etik ini, kata Refly, memiliki fungsi yang kabur. Dewan Etik, lanjutnya, hanya bisa menerima laporan terkait perilakuk Hakim Konstitusi, namun tidak bisa menindaknya.

"Karena yang menindak hakim itu Majelis Kehormatan permanen yang diatur dalam Perppu itu," kata Refly.

Oleh karena itu, Refly menilai, pembentukan Dewan Etik ini adalah salah satu tanda Hakim MK masih tidak mau diawasi. Mereka berupaya menjauhkan upaya pengawasan oleh Majelis Kehormatan yang diatur Perppu MK dengan membentuk Dewan Etik.

Sebelumnya diberitakan, MK membentuk Dewan Etik yang berwenang menindak dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi melalui Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2013. Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva mengklaim pembentukan Dewan Etik ini bukanlah perlawanan terhadap Perppu MK. Hamdan beralasan, Perppu tidak menentukan bagaimana mekanisme kerja dari majelis kehormatan, sehingga perlu dibentuk Dewan Etik.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.