Kompas.com - 31/10/2013, 16:49 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2013). KOMPAS.com/Sandro GatraKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas dalam survei nasional calon presiden 2014 yang dilakukan oleh Lingkar Survei Mahasiswa Indonesia (LSMI). Ketua Tim Peneliti LSMI Rachman A Bayu menyampaikan, nama Prabowo Subianto secara akumulatif dapat disimpulkan menjadi calon presiden yang dianggap layak dipilih, terutama berkaitan dengan kepentingan ketahanan nasional.

Survei tersebut mencatat tingkat keterpilihan Prabowo mencapai 41,6 persen. Di bawah Prabowo, ada nama Megawati Soekarnoputri (11,1 persen), Dahlan Iskan (9,3 persen), Hatta Rajasa (8,2 persen), Joko Widodo (7,5 persen), Aburizal Bakrie (6,2 persen), Wiranto 5,3 persen), dan secara berturut-turut ada nama Priyo Budi Santoso, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Yusril Ihza Mahendra dengan elektabilitas di bawah lima persen.

"Pembiayaan survei ini dari senior-senior kita yang non-parpol. Kita ingin menjaga independensi mahasiswa," kata Rachman saat menyampaikan hasil survei di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).

Untuk diketahui, survei yang dilakukan LSMI ini dilakukan dengan responden sebanyak 2.300 dari 33 provinsi. Responden berasal dari pemilih perempuan dan laki-laki yang berusia produktif di atas 17 tahun atau sudah menikah dan non-partisan. Rata-rata responden berprofesi sebagai mahasiswa dan masyarakat umum yang tingkat pendidikannya SMA atau D-3.

Penyebaran kuesioner disebar ke seluruh provinsi dengan kerja sama jaringan mahasiswa dan menghabiskan dana sebesar Rp 60 juta. Waktu survei dilakukan pada 7-28 Oktober 2013. Hasil survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan sebesar 85 persen dengan margin of error sekitar 2 persen.

Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Heri Budianto, yang hadir sebagai pembicara dalam peluncuran hasil survei LSMI mengatakan, hasil survei tersebut layak diapresiasi. Terlepas masih adanya perdebatan menyangkut hasil survei, tetapi menurutnya hal itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor akademis dan responden.

"Kenapa hasil survei ini berbeda, karena lembaga survei itu beraviliasi dengan pihak yang memesan, sedangkan survei ini adalah independen," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X