Kompas.com - 31/10/2013, 10:30 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) melantik empat orang hakim agung, Kamis (31/10/2013). Keempat hakim agung tersebut akan mengisi kamar pidana dan perdata di MA.

Mereka adalah Zahrul Rabain yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo. Zahrul akan mengisi kamar perdata. Tiga hakim agung lain akan ditempatkan di kamar pidana MA, yaitu mantan hakim tinggi PT Lampung, Eddy Army; mantan hakim tinggi PT Bandung, Sumardijatmo; dan Wakil Ketua PT Medan, Maruap Dohmatiga Pasaribu.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan, pengucapan sumpah dan pelantikan hakim itu dilakukan dengan payung hukum Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan sebagai Hakim Agung pada MA. Ridwan mengatakan, pihaknya berharap, keempat hakim agung tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat kasasi.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said dan para hakim agung lainnya. Keempat hakim tersebut diumumkan penetapannya pada Rapat Paripurna DPR, Selasa, 24 September 2013 lalu.

Rapat paripurna dilakukan setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan selesai pada, Senin, 23 September 2013 oleh Komisi III DPR. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Komisi III DPR RI menetapkan Zahrul Rabain yang mendapat 39 suara, Eddy Army (35 suara), Sumardijatmo (28 suara), dan Maruap Dohmatiga Pasaribu dengan (27 suara) sebagai Hakim Agung.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Nasional
Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Nasional
Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

Nasional
5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57

5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57

Nasional
Kemenkes Ungkap 160 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 9 Provinsi, Ini Sebarannya

Kemenkes Ungkap 160 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 9 Provinsi, Ini Sebarannya

Nasional
AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman, Komnas Perempuan Ingatkan Urgensi RUU PKS

Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman, Komnas Perempuan Ingatkan Urgensi RUU PKS

Nasional
Menkes: Varian Virus Corona Apa Pun Dapat Dicegah dengan Protokol Kesehatan

Menkes: Varian Virus Corona Apa Pun Dapat Dicegah dengan Protokol Kesehatan

Nasional
KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT

KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT

Nasional
Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X