Ikut Konvensi, Anies Baswedan Mundur dari Indonesia Mengajar

Kompas.com - 30/10/2013, 21:03 WIB
Anies Baswedan di Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnies Baswedan di Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Gerakan Indonesia mengajar. Ia tak ingin kegiatan Gerakan Indonesia Mengajar terganggu akibat kesibukannya sebagai bakal calon presiden.

"Saya ingin menunjukkan bila kita mengambil langkah politik, dan memiliki posisi yang jauh sekali dari politik, jangan mengeksploitasi," kata Anies di Studio Orange, Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Anies menyampaikan, dirinya ingin menjadi contoh bagi politisi, peserta konvensi, atau calon presiden lain dalam memegang etika berpolitik. Menurutnya, dalam wilayah politik ada banyak hal yang harus dijaga, khususnya etika saat menjabat posisi lain di luar kegiatan politik.

"Kita ini memasuki wilayah politik dengan etika. Saya sendiri harus memulai," ujarnya.


Anies menambahkan, saat ini ia terus berkeliling ke sejumlah daerah untuk langsung menyapa masyarakat. Kegiatan ini telah dilakukannya sebelum ia memutuskan ikut dalam konvensi calon presiden. Anies membantah bahwa kunjungannya bertujuan meningkatkan elektabilitas.

Baginya, mengunjungi masyarakat merupakan interaksi dirinya secara individu dan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan konvensi tersebut. "Saya melihat konvensi bukan kompetisi, tapi iuran untuk membangun bangsa," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X