Kembangkan Kasus Akil Mochtar, KPK Periksa Pejabat Palembang

Kompas.com - 30/10/2013, 19:47 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (30/10/2013), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Mahmakah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Pemeriksaan dilakukan di Markas Korps (Mako) Satuan Brimob Polda Sumsel.

"Penyidik KPK hari ini di Palembang melakukan pemeriksaan terkait kasus ini, yaitu beberapa pejabat di Pemkot Palembang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Menurutnya, sejumlah pejabat yang diperiksa itu di antaranya Sekretaris Daerah Pemkot Palembang Ucok Hidayat, Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Pemkot Palembang Alex Ferdinandus, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Palembang Diankis Julianto, dan Kepala Dinas Tata Kota Palembang Isnaini Madani.

Johan mengatakan, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Akil. Pengembangan yang dilakukan KPK ini mengarah pada pihak lain yang diduga memberikan gratifikasi kepada Akil, serta pihak lain yang mungkin ikut menerima.

"Muncul informasi bahwa ini ada kaitannya dengan pilkada di Palembang dan di Kabupaten Empat Lawang," ujar Johan.

Selain melakukan pemeriksaan, KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Wali Kota Palembang Romi Herton pada Selasa (29/10/2013). Penyidik KPK juga menggeledah kantor dan rumah pribadi Bupati Empat Lawang Budi Antoni. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen.

KPK mulanya menetapkan Akil sebagai tersangka hanya dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak dan Gunung Mas. Namun, melalui pengembangan penyidikan, KPK menduga Akil menerima gratifikasi terkait penanganan perkara lainnya.

Akil pun dijerat dengan pasal seputar gratifikasi, yakni Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukan hanya itu, KPK juga menjerat Akil dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X