Akbar Tandjung: Jadi "Nyapres", JK Akan Pengaruhi Elektabilitas Ical

Kompas.com - 30/10/2013, 17:44 WIB
Jusuf Kalla (kiri) dan Aburizal Bakrie KOMPAS IMAGES/Andrean Kristianto, Indra Akuntono Jusuf Kalla (kiri) dan Aburizal Bakrie
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, wacana dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dapat memengaruhi elektabilitas calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pasalnya, basis dukungan terhadap JK masih kuat, terutama di daerah Sulawesi.

"Kalau kita lihat dari komposisi suara Golkar, memang daerah Sulawesi suara Golkar cukup banyak. Jika seandainya Pak JK maju dan suara sebagian besar masyarakat ke dia, tentu memiliki dampak terhadap keterpilihan kader Golkar yang lain, katakanlah Ical," tuturnya di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Akbar melanjutkan bahwa Partai Golkar tidak mempermasalahkan bila JK ingin maju menjadi calon presiden dari partai yang diketuai Muhaimin Iskandar itu. Menurutnya, partainya tidak dalam posisi untuk memaksanya mendukung Ical yang secara resmi diusung Partai Golkar.

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, dirinya memandang wacana tersebut secara positif dalam konteks demokrasi. Kendati demikian, menurutnya yang menentukan capres adalah perolehan suara partai dalam pemilu legislatif.

Berdasarkan perhitungan Akbar, dengan ambang batas presidensial yang mencapai 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, ada sekitar 2-3 partai politik yang mampu mengusung calonnya.

"Saya kira Pak JK yang pernah (menjadi) Ketua Umum Golkar, tentu ini jadi pertimbangan bagi beliau," tuturnya.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) itu menuturkan bahwa elektabilitas JK dan Ical sebagai calon presiden masih fluktuatif. Ia menambahkan bahwa JK masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya di tengah situasi politik saat ini yang begitu dinamis.

Sebelumnya, dewan pimpinan wilayah PKB (DPW PKB) se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan JK sebagai calon presiden 2014-2019. Dasar pertimbangan mereka menjagokan JK, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, JK dianggap memiliki kapabilitas. Kredibilitasnya sebagai negarawan pun sudah terbukti.

JK juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan plural. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

"Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president," kata Zairullah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X