Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Jadi "Nyapres", JK Akan Pengaruhi Elektabilitas Ical

Kompas.com - 30/10/2013, 17:44 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, wacana dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dapat memengaruhi elektabilitas calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Pasalnya, basis dukungan terhadap JK masih kuat, terutama di daerah Sulawesi.

"Kalau kita lihat dari komposisi suara Golkar, memang daerah Sulawesi suara Golkar cukup banyak. Jika seandainya Pak JK maju dan suara sebagian besar masyarakat ke dia, tentu memiliki dampak terhadap keterpilihan kader Golkar yang lain, katakanlah Ical," tuturnya di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Akbar melanjutkan bahwa Partai Golkar tidak mempermasalahkan bila JK ingin maju menjadi calon presiden dari partai yang diketuai Muhaimin Iskandar itu. Menurutnya, partainya tidak dalam posisi untuk memaksanya mendukung Ical yang secara resmi diusung Partai Golkar.

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, dirinya memandang wacana tersebut secara positif dalam konteks demokrasi. Kendati demikian, menurutnya yang menentukan capres adalah perolehan suara partai dalam pemilu legislatif.

Berdasarkan perhitungan Akbar, dengan ambang batas presidensial yang mencapai 20 persen suara nasional dan 25 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, ada sekitar 2-3 partai politik yang mampu mengusung calonnya.

"Saya kira Pak JK yang pernah (menjadi) Ketua Umum Golkar, tentu ini jadi pertimbangan bagi beliau," tuturnya.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) itu menuturkan bahwa elektabilitas JK dan Ical sebagai calon presiden masih fluktuatif. Ia menambahkan bahwa JK masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya di tengah situasi politik saat ini yang begitu dinamis.

Sebelumnya, dewan pimpinan wilayah PKB (DPW PKB) se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan JK sebagai calon presiden 2014-2019. Dasar pertimbangan mereka menjagokan JK, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, JK dianggap memiliki kapabilitas. Kredibilitasnya sebagai negarawan pun sudah terbukti.

JK juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan plural. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

"Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president," kata Zairullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com