KPU Minta Kemendagri Sisir 7 Juta Data Pemilih Tanpa NIK

Kompas.com - 30/10/2013, 17:33 WIB
Hadar Nafis Gumay Hadar Nafis Gumay
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan sekitar 7 juta data pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU meminta Kemendagri menelusuri NIK data pemilih tersebut.

"Kami minta bantuan ke Kemendagri. Ada 14,17 juta dari 186 juta daftar pemilih tetap (DPT) itu. Mudah-mudahan Kemendagri bisa menemukan padanannya," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Menurutnya, dari 14,17 juta data pemilih tidak ber-NIK, KPU telah dapat menemukan 7 juta data yang ada padanannya. Jadi, katanya, sisanya yang sekitar 7 data pemilih dimintakan kepada Kemendagri untuk menyisirnya.

"Apakah memang warga tersebut belum memiliki NIK atau NIK-nya tercecer ketika diunggah ke sistem informasi daftar pemilih (Sidalih) pada saat pemutakhiran. Itu bisa ditemukan atau memang disimpulkan sebagai masyarakat yang belum punya NIK. Kalau bisa dibantu untuk diberikan NIK," lanjut Hadar.

Sebelumnya, KPU dan Kemendagri sepakat kembali berkoordinasi untuk menyisir ulang data pemilih dan data kependudukan untuk mendapatkan DPT yang akurat. "Penyandingan data diulang lagi, nanti akan kelihatan data baru, data mana yang sebenarnya ada di DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu)," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik ketika mendatangi Gedung Kemendagri, Jumat (25/10/2013).

Sinkronisasi DP4 dan DPT di 33 provinsi tersebut dilakukan secara sistemik melalui penggabungan masing-masing sistem informasi milik KPU dan Kemendagri. "Dua sistem itu bisa saling membaca, hanya tidak daring (dalam jaringan). Jika ada pergerakan data dari kabupaten-kota, maka tidak langsung ke data Kemendagri melainkan ke database KPU, baru nanti disandingkan antar-database," jelasnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X