KPU Minta Kemendagri Sisir 7 Juta Data Pemilih Tanpa NIK

"Kami minta bantuan ke Kemendagri. Ada 14,17 juta dari 186 juta daftar pemilih tetap (DPT) itu. Mudah-mudahan Kemendagri bisa menemukan padanannya," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Menurutnya, dari 14,17 juta data pemilih tidak ber-NIK, KPU telah dapat menemukan 7 juta data yang ada padanannya. Jadi, katanya, sisanya yang sekitar 7 data pemilih dimintakan kepada Kemendagri untuk menyisirnya.

"Apakah memang warga tersebut belum memiliki NIK atau NIK-nya tercecer ketika diunggah ke sistem informasi daftar pemilih (Sidalih) pada saat pemutakhiran. Itu bisa ditemukan atau memang disimpulkan sebagai masyarakat yang belum punya NIK. Kalau bisa dibantu untuk diberikan NIK," lanjut Hadar.

Sebelumnya, KPU dan Kemendagri sepakat kembali berkoordinasi untuk menyisir ulang data pemilih dan data kependudukan untuk mendapatkan DPT yang akurat. "Penyandingan data diulang lagi, nanti akan kelihatan data baru, data mana yang sebenarnya ada di DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu)," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik ketika mendatangi Gedung Kemendagri, Jumat (25/10/2013).

Sinkronisasi DP4 dan DPT di 33 provinsi tersebut dilakukan secara sistemik melalui penggabungan masing-masing sistem informasi milik KPU dan Kemendagri. "Dua sistem itu bisa saling membaca, hanya tidak daring (dalam jaringan). Jika ada pergerakan data dari kabupaten-kota, maka tidak langsung ke data Kemendagri melainkan ke database KPU, baru nanti disandingkan antar-database," jelasnya.