Revisi UU, Pemeriksaan Anggota DPR Harus dengan Izin Presiden

Kompas.com - 30/10/2013, 10:09 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh aparat penegak hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Hal itu kembali diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pengaturan itu tertuang dalam Pasal 220. Di ayat 1 tertulis, Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

RUU MD3 menghapus ayat 2 yang berbunyi Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

Jadi, jika RUU MD3 disahkan, pemeriksaan anggota DPR harus ada izin Presiden terlebih dulu. Tidak ada juga batasan bagi Presiden untuk memberikan persetujuan pemeriksaan anggota DPR.

Pengecualian izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR diatur dalam ayat 3. Substansinya sama dengan UU MD3, yakni jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tidak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan terkait pemeriksaan pejabat dalam judicial review Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MK memutuskan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakilnya tidak perlu persetujuan Presiden. MK juga meminta keputusan itu disesuaikan dengan UU MD3.

Sebelum adanya putusan MK, penanganan kasus yang melibatkan pejabat, khususnya terkaitindak pidana korupsi, kerap terhambat lantaran lambannya proses izin dari Presiden. Dengan adanya putusan MK itu, aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa para pejabat dalam penyelidikan maupun penyidikan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X