"Ada Proyek Rp 64,9 M untuk Buat Tutup Botol di Primkoppol"

Kompas.com - 30/10/2013, 01:23 WIB
Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang bersaksi untuk Direktur PT CMMA Budi Susanto dalam sidang kasus dugaan korupsi simulator SIM di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2013). KOMPAS.com/Dian MaharaniDirektur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang bersaksi untuk Direktur PT CMMA Budi Susanto dalam sidang kasus dugaan korupsi simulator SIM di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang menyebut perusahaan Budi Susanto, yaitu PT Citra Metalindo Mandiri Abadi (PT CMMA) juga melakukan kerja sama proyek pembuatan tutup botol dengan Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Direktorat Lalu Lintas Polri. Nilai proyek tersebut Rp 63,944 miliar.

"PT CMMA mengadakan kontrak dengan beberapa perusahaan yang butuh tutup botol. Salah satunya dengan Primkoppol, senilai Rp 63,994 miliar," kata Sukotjo dalam kesaksiannya untuk kasus Budi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2013). Selain tutup botol, sebut dia, perusahaan Budi juga membuat pelat nomor untuk Primkoppol.

Sukotjo menuding Budi telah menjipak mesin pembuat pelat nomor kendaraan miliknya. PT CMMA tidak memiliki kualifikasi untuk memenangi tender proyek pengadaan simulator SIM. Karenanya, PT CMMA meminta tolong kepada PT ITI.

"Saya bantu Anda (Budi) mendesain prototipe alat pembuat pelat nomor baru, di mana akhirnya Anda mengkhianati saya dengan meniru desain saya," ujar Sukotjo yang selama persidangan meluapkan kemarahannya kepada Budi. Atas kesaksian itu, Budi hanya terlihat tertawa.

Budi pun membantah semua tudingan Sukotjo. Dalam kasus dugaan korupsi simulator, Budi didakwa telah memperkaya diri sendiri senilai Rp 88,4 miliar. Dia juga dianggap telah memperkaya orang lain yaitu mantan Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo sebanyak Rp 36,9 miliar.

Selain itu, Budi juga dituduh memperkaya Wakakorlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp 3,9 miliar, dan Primkoppol Polri senilai Rp 15 miliar. Perbuatannya disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 144,984 miliar atau Rp 121,830 miliar dalam perhitungan kerugian negara oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X