Diduga Terlibat TPPU, Bareskrim Polri Tangkap Pejabat Bea Cukai

Kompas.com - 29/10/2013, 21:09 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013). DIAN MAHARANIDirektur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Heru Sulastiyono. Heru ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Komisaris PT Tanjung Jati Utama, Yusran Arif.

Direktur Tippideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, penangkapan terhadap Heru dilakukan pada Selasa (29/10/2013) sekitar pukul 01.00 WIB di kediamannya yang terletak di Perum Sutera Renata Alba Utama Nomor 3 Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten.

"Sedangkan, Yusran ditangkap di rumahnya di Jalan H. Aselih RT 11/ RW 01 No. 49, Ciganjur, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa sekitar pukul 08.00 WIB," kata Arief kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam kasus ini, Arief menjelaskan, Yusran merupakan seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor barang. Adapun barang yang diekspor dan diimpor Yusran berupa mainan, aksesoris, suku cadang mesin, hingga bijih plastik.

Dalam menjalankan bisnisnya, Yusran mendirikan sebelas perusahaan lain yang diatasnamakan sejumlah pihak seperti supirnya, office boy kantor hingga tukang kebunnya. Kesebelas perusahaan itu juga bergerak di bidang yang sama.

Arief menambahkan, untuk menghindari audit yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terhadap perusahaannya, Yusran diduga menyuap Heru dengan menggunakan polis asuransi senilai Rp 5 miliar dan sejumlah kendaraan. Nantinya Heru akan memberitahukan kepada Yusran kapan Ditjen Pajak akan melaksanakan audit, sehingga Yusran dapat menutup perusahaannya.

Penutupan itu membebaskan Yusran dari kewajiban untuk membayar pajak. "Jadi Yusran itu dalam setahun membuka sejumlah perusahaan. Lalu saat akan diaudit, perusahaan itu ditutup, lalu dia buka lagi perusahaan yang lain, begitu seterusnya," katanya.

Arief menambahkan, penyelidikan atas kasus ini telah dilakukan sejak satu tahun terakhir. Namun, Bareskrim Polri baru dapat meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan Senin (28/10/2013) kemarin setelah alat bukti yang cukup.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X