Bawaslu-KPU Koordinasi 10,8 Juta DPS Bermasalah

Kompas.com - 29/10/2013, 21:04 WIB
Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013). KOMPAS.COM/FIANKomisioner Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyerahkan sekitar 10,8 juta data pemilih yang bermasalah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu menginstruksikan Bawaslu di tingkat daerah berkoordinasi dengan KPU setempat agar segera memperbaikinya untuk menghasilkan daftar pemilih tetap yang bersih dan akurat.

"Ada 10,8 juta data yang bermasalah. Itu sudah diserahkan Bawaslu di provinsi dan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota. Saya instruksikan pengawas pemilu di daerah untuk melakukan koordinasi secara intensif untuk memperbaikinya," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Dia mengatakan, data yang telah diserahkan pihaknya itu telah dilengkapi dengan data dan informasi yang memadai bagi KPU untuk dapat melakukan perubahan atas daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya akan ditetapkan.

"Data itu sudah dilengkapi informasi yang memadai bagi KPU untuk melakukan perubahan untuk melakukan perubahan. Kami sudah menyerahkan data by name by address lah," sambung Daniel.

Dikatakannya, meski sudah menyerahkan data pemilih bermasalah berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu tetap melakukan penelusuran datas data pemilih di daerah. Dikatakannya, pengawasan terutama dilakukan di daerah yang paling berpotensi bermasaalah.

"Misalnya di Jawa Barat. Yang paling krusial itu kan data di kabupaten/kota. Jadi pengawasan pun intensif dilakukan di sana," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan rekomendasi pihaknya agar KPU melakukan penundaan penetapan DPT nasional.

"Kami menyampaikan rekomendasi, agar KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya sampai 4 November," kata Muhammad dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan pentapan DPT nasional, Rabu (23/10/2013) lalu.

Dia mengatakan, Bawaslu meminta KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah diteapkan. Pencermatan itu, katanya, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daya pemilih pemilu, seperti Kementerian Dalam Negeri dan partai politik. KPU memutuskan menunda penetapan DPT secara nasional hingga Senin (4/11/2013).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X