Bawaslu-KPU Koordinasi 10,8 Juta DPS Bermasalah

"Ada 10,8 juta data yang bermasalah. Itu sudah diserahkan Bawaslu di provinsi dan panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota. Saya instruksikan pengawas pemilu di daerah untuk melakukan koordinasi secara intensif untuk memperbaikinya," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Dia mengatakan, data yang telah diserahkan pihaknya itu telah dilengkapi dengan data dan informasi yang memadai bagi KPU untuk dapat melakukan perubahan atas daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya akan ditetapkan.

"Data itu sudah dilengkapi informasi yang memadai bagi KPU untuk melakukan perubahan untuk melakukan perubahan. Kami sudah menyerahkan data by name by address lah," sambung Daniel.

Dikatakannya, meski sudah menyerahkan data pemilih bermasalah berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu tetap melakukan penelusuran datas data pemilih di daerah. Dikatakannya, pengawasan terutama dilakukan di daerah yang paling berpotensi bermasaalah.

"Misalnya di Jawa Barat. Yang paling krusial itu kan data di kabupaten/kota. Jadi pengawasan pun intensif dilakukan di sana," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan rekomendasi pihaknya agar KPU melakukan penundaan penetapan DPT nasional.

"Kami menyampaikan rekomendasi, agar KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya sampai 4 November," kata Muhammad dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan pentapan DPT nasional, Rabu (23/10/2013) lalu.

Dia mengatakan, Bawaslu meminta KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah diteapkan. Pencermatan itu, katanya, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daya pemilih pemilu, seperti Kementerian Dalam Negeri dan partai politik. KPU memutuskan menunda penetapan DPT secara nasional hingga Senin (4/11/2013).