Sukotjo: "Mark-Up" Proyek Pelat Nomor 1.000 Persen

Kompas.com - 29/10/2013, 18:58 WIB
KPK Lanjuti Pemeriksaan Simulator SIM - Tersangka kasus simulator SIM Sukotjo S Bambang (baju garis-garis) dikawal petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju ruangan Laboratorium Termodinamika, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Senin (5/11/2012). Di laboratorium tersebut merupakan bagian proses lanjutan pemeriksaan KPK atas kasus ini antara lain mengenai teknis masalah simulator ujian SIM roda dua dan roda empat, perbedaan tahun produksinya.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOKPK Lanjuti Pemeriksaan Simulator SIM - Tersangka kasus simulator SIM Sukotjo S Bambang (baju garis-garis) dikawal petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju ruangan Laboratorium Termodinamika, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Senin (5/11/2012). Di laboratorium tersebut merupakan bagian proses lanjutan pemeriksaan KPK atas kasus ini antara lain mengenai teknis masalah simulator ujian SIM roda dua dan roda empat, perbedaan tahun produksinya.
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang mengatakan bahwa Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto juga mengatur proyek tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor di Korps Lalu Lintas Polri. Menurut Sukotjo, mark up atau penggelembungan harga dilakukan pada proyek tersebut hingga 1.000 persen.

"TNKB, pelat nomor itu (mark-up) 1.000 persen," kata Sukotjo seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Sukotjo hari ini bersaksi untuk terdakwa Budi Susanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Selain itu, Sukotjo menerangkan bahwa proyek TNKB bernilai Rp 782 miliar. Menurutnya, TNKB merupakan proyek Primer Koperasi Polri (Primkoppol), tetapi diatur oleh Budi.

"Itu Rp 782 miliar proyeknya Primkoppol, tapi sudah diatur Budi Susanto. Budi Susanto pura-pura pakai Primkoppol, padahal dia yang kerja semuanya," katanya.

Untuk diketahui, selain proyek pengadaan simulator SIM senilai Rp 196 miliar, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri pada 2011 lalu, yakni proyek PNKB senilai Rp 500 miliar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp 300 miliar tahun anggaran 2011. Ketiga proyek ini diduga sarat unsur korupsi.

Kepolisian sejak Oktober 2012 lalu telah menyidik kasus PNKB senilai Rp 500 miliar tersebut. Namun hingga kini, perkembangan kasus tersebut belum diketahui. Kepala Polri Komisaris Jenderal Sutarman yang saat itu masih menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri mengatakan bahwa belum ada tersangka dalam kasus itu.

Menurut Sutarman, pihaknya menunggu penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM. "Pengadaan di lalu lintas kan orang-orangnya itu juga. Sekarang sedang disidik, sedang diproses oleh KPK (simulator SIM). Biarkan selesai dulu," terang Sutarman di Jakarta, Jumat (25/10/2012) lalu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X