1 November, KPU Daerah Diminta Tetapkan DPT Bersih

Kompas.com - 28/10/2013, 18:19 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengiknstruksikan KPU tingkat kabupaten/kota untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) hasil pembersihan paling lambat Jumat (1/11/2013) mendatang. DPT yang sudah diperbaiki kebersihan dan akurasinya itu harus sudah menyisir data pemilih ganda dan mengakomodasi pemilih yang belum terdata.

"Kami berharap KPU kabupaten/kota sudah mendapatkan informasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di kabupaten/kota. 1 November lah paling tidak. Setidaknya soal data ganda, kami ingin membereskan kalau ditengarai masih ada data ganda," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).

Dia mengatakan, pasca pengunduran penetapan DPT tingkat nasional yang seharusnya dilakukan Rabu (23/10/2013) lalu, pihaknya akan menyisir ulang dan membersihkan data atas 186,8 juta data pemilih yang sudah sempat masuk ke KPU. Pembersihan, katanya, termasuk dengan mengecek jika ada pemilih yang pindah lintas provinsi.

"Kalau ada (pemilih yang pindah) lintas provinsi kita akan cek lagi," kata Ferry.


Selain masukan dari Bawaslu, lanjutnya, KPU masyarakat dan partai politik ikut berpartisipasi dalam membersihkan data pemilih. Masukan, menurutnya, dapat diberikan dengan menyampaikan data nyata yang ada di lapangan berdasarkan nama dan alamat pemilih. Ia berharap, masukan dapat disampaikan kepada LPU sebelum 1 November.

"Kami mengharapkan partisipasi publik sebelum tgl 1 November. Kalau ada masukan data by name, by address akan sangat membantu. Kami berharap semua data sudah masuk dan bisa ditetapkan pada 4 November," kata dia.

Ferry juga menambahkan, KPU akan memproses data pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), namun memiliki variabel kependudukan yang lengkap. Menurutnya, pihkanya akan meminta NIK pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau tidak punya NIK kami akan (minta) ke Kemendagri," kata mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

KPU memutuskan menunda penetapan DPT secara nasional menjadi pada Minggu (4/11/2013). Pendundaan tersebut dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan desakan partai politik peserta Pemilu. 2014 dan Komisi II DPR.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, posisi DPT pada Jumat (25/11/2013) ada pada sekitar 186 juta pemilih. Husni mengatakan, data tersebut akan kembali disandingkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) versi Kemendagri sebelum ditetapkan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

Nasional
Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X