Kompas.com - 28/10/2013, 12:25 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany KOMPAS.COM/Sandro GatraWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany kembali mengunjungi suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (28/10/2013). Wawan ditahan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak, Banten. Kunjungan kali ini kembali dilakukan Airin di tengah-tengah jam kerjanya sebagai wali kota.

Terhitung hingga hari ini, Airin sudah lima kali mengunjungi Wawan pada saat jam kerja. Kunjungan saat jam kerja kali pertama dia lakukan pada Kamis (10/10/2013), kemudian Kamis (17/10/2013), Senin (21/10/2013), lalu Kamis (24/10/2013).

KPK memang membuka waktu kunjungan untuk keluarga dan kerabat tahanan setiap Senin dan Kamis sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Kepada wartawan, Airin enggan berkomentar banyak saat ditanya mengenai kunjungannya ke Rutan KPK yang dilakukan di tengah-tengah jam kerja.

Putri Favorit dan Putri Pariwisata dalam ajang Pemilihan Putri Indonesia 2006 ini hanya meminta para wartawan untuk datang ke Tangsel, memantau langsung kerjanya sebagai Wali Kota.

“Main ke Tangsel ya,” kata Airin singkat, Senin (21/10/2013).

Hari ini pun, Airin tak banyak berubah. Dia malah memasang aksi bungkam kepada wartawan. Saat memasuki Gedung KPK pagi tadi, tangan Airin tampak sibuk menghalau kamera dan mikrofon yang disodorkan para pewarta.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X