Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Demokrat Tak Punya Uang Berlimpah Ruah

Kompas.com - 26/10/2013, 15:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa partainya tidak mampu membiayai kampanye besar-besaran untuk menghadapi Pemilu 2014. Menurutnya, Demokrat tidak seperti parpol lain yang berlimpah modal.

Hal itu dikatakan SBY saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

Awalnya, SBY bercerita ketika dirinya berkeliling ke beberapa provinsi belakangan ini dalam rangka kunjungan kerja sebagai Presiden. Menurutnya, sangat sedikit atribut kampanye yang dipasang Demokrat, seperti bendera, baliho, dan billboard.

"Kalah jauh dibandingkan partai lain. Saya tidak salahkan siapa-siapa karena memang kita tidak punya kemampuan melimpah ruah untuk membiayai semua kegiatan itu," kata SBY.

Lantaran merasa tidak punya modal banyak, SBY mengajak para kader bergotong royong menyumbangkan uang semampunya. Gotong royong itu, menurut SBY, sudah dilakukan ketika membiayai kongres luar biasa (KLB) di Bali beberapa waktu lalu.

"Saya senang sekali, saya trenyuh, waktu kita melaksanakan kongres luar biasa di bali, kita iuran kencrengan. Ada yang Rp 100.000, Rp 1 juta, Rp 5 juta. Gerakan kencrengan ini baik, halal, sah, dan menunjukkan bahwa meski kita tidak ada konglomerat, tapi kita mengumpulkan kencrengan demi membiayai kegiatan partai kita," kata SBY.

"Tolong kalau memang tidak mudah berbicara di media massa, rajinlah berbicara dengan saudara-saudara kita di desa-desa, di kampung-kampung, dan sebagainya. Kita tidak mungkin pasang iklan besar-besar, itu ratusan miliar rupiah, bahkan kalau (dipasang) 2-3 tahun itu triliunan rupiah biayanya. Kita tidak mampu," tambah SBY kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com