Kompas.com - 26/10/2013, 14:41 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menghina profesi wartawan. Hal itu menyusul pernyataannya saat memberikan sambutan di hadapan warga dalam acara silaturahim Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

"Saya kira itu disalahartikan, dibesar-besarkan. Tetapi, saya meminta maaf kepada awak media jika hal itu telah menyinggung perasaan," kata Prabowo seusai kegiatan Deklarasi Komitmen Partai Gerindra untuk pembangunan desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Sebelumnya, saat berpidato di depan ribuan warga dalam acara silaturahim HKTI di Gedung Intan Balarea Garut, Jumat lalu, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya tidak masuk dalam survei calon presiden yang digelar sejumlah lembaga menjelang Pemilu 2014. Prabowo juga meminta warga untuk tidak memercayai sejumlah media. 

"Jangan percaya kadang-kadang apa yang disampaikan oleh media-media. Media-media itu manusia juga. Kalau hakim agung, kalau hakim MK bisa disogok, apalagi wartawan, sama saja. Ada yang bikin survei, saya enggak dimasukkan. Ya enggak apa-apa," kata Prabowo.

Prabowo pun mengajak warga untuk memilih pemimpin yang terbaik pada Pilkada Garut 2013 putaran kedua dan Pemilu 2014. Warga, tuturnya, hendaknya jangan memilih pemimpin yang tidak bisa mengelola keuangan negara dengan benar.

Saat ditemui wartawan setelah memberikan pidato kepada warga dan para simpatisannya itu, Prabowo menuturkan tidak bermaksud menyudutkan wartawan dalam pidatonya. Prabowo hanya menyamakan wartawan dengan profesi-profesi lainnya yang juga tidak luput dari kesalahan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X