Prabowo Ingin Ada Kementerian Pedesaan

Kompas.com - 26/10/2013, 14:09 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyambut baik usulan pembentukan kementerian urusan pedesaan. Menurutnya, banyak negara maju yang juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi urusan pedesaan.

Usulan kementerian ini dimasukkan dalam daftar janjinya jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2014. Hanya saja, Prabowo mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai pembentukan sebuah kementerian, apalagi Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki direktorat jenderal yang menangani urusan pedesaan.

"Mekanismenya apakah nanti akan digabungkan dengan Kemendagri atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal harus kita pikirkan atau justru dipisah, harus dipikirkan," ujarnya dalam acara Deklarasi Komitmen Prabowo dan Gerindra untuk Pembangunan Infrastruktur Desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Respons Prabowo ini diberikan atas usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia, Samari. Samari menilai, keberadaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dan bekerja secara optimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuat suatu kementerian atau lembaga negara yang secara khusus mengurusi persoalan pedesaan. Pemerintah pusat saat ini, lanjutnya, masih terlalu fokus mengurusi persoalan kota-kota besar saja dan seolah-olah menganaktirikan desa.

"Saya mengusulkan agar dibuat kementerian negara urusan pedesaan," kata Samari.

Rp 1 miliar per desa

Prabowo mengamini bahwa pembangunan desa di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

"90 persen masyarakat tinggal di pedesaan, tetapi 60 persen perputaran uang berada di kota besar," tuturnya.

Ia pun menjanjikan bantuan Rp 1 miliar untuk setiap desa yang akan diberikan secara berkala setiap tahunnya jika terpilih sebagai Presiden. Bantuan tersebut akan dialokasikan dari anggaran APBN.

Langkah ini, menurutnya, perlu diambil karena desa yang maju juga dapat menunjang struktur perekonomian perkotaan di sekitar desa tersebut dengan memacu daya beli masyarakat.

"Kita akan rubah haluan perekonomian kita, dari haluan perekonomian perkotaan menjadi haluan perekonomian pedesaan," katanya.

"Kalau rakyat kita di pedesaan memiliki suatu daya ekonomi, maka ekonomi seluruh bangsa akan merasakan manfaatnya," tandasnya kemudian.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X