Prabowo Ingin Ada Kementerian Pedesaan

Kompas.com - 26/10/2013, 14:09 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyambut baik usulan pembentukan kementerian urusan pedesaan. Menurutnya, banyak negara maju yang juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi urusan pedesaan.

Usulan kementerian ini dimasukkan dalam daftar janjinya jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2014. Hanya saja, Prabowo mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai pembentukan sebuah kementerian, apalagi Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki direktorat jenderal yang menangani urusan pedesaan.

"Mekanismenya apakah nanti akan digabungkan dengan Kemendagri atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal harus kita pikirkan atau justru dipisah, harus dipikirkan," ujarnya dalam acara Deklarasi Komitmen Prabowo dan Gerindra untuk Pembangunan Infrastruktur Desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Respons Prabowo ini diberikan atas usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia, Samari. Samari menilai, keberadaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dan bekerja secara optimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuat suatu kementerian atau lembaga negara yang secara khusus mengurusi persoalan pedesaan. Pemerintah pusat saat ini, lanjutnya, masih terlalu fokus mengurusi persoalan kota-kota besar saja dan seolah-olah menganaktirikan desa.

"Saya mengusulkan agar dibuat kementerian negara urusan pedesaan," kata Samari.

Rp 1 miliar per desa

Prabowo mengamini bahwa pembangunan desa di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

"90 persen masyarakat tinggal di pedesaan, tetapi 60 persen perputaran uang berada di kota besar," tuturnya.

Ia pun menjanjikan bantuan Rp 1 miliar untuk setiap desa yang akan diberikan secara berkala setiap tahunnya jika terpilih sebagai Presiden. Bantuan tersebut akan dialokasikan dari anggaran APBN.

Langkah ini, menurutnya, perlu diambil karena desa yang maju juga dapat menunjang struktur perekonomian perkotaan di sekitar desa tersebut dengan memacu daya beli masyarakat.

"Kita akan rubah haluan perekonomian kita, dari haluan perekonomian perkotaan menjadi haluan perekonomian pedesaan," katanya.

"Kalau rakyat kita di pedesaan memiliki suatu daya ekonomi, maka ekonomi seluruh bangsa akan merasakan manfaatnya," tandasnya kemudian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X