Kompas.com - 26/10/2013, 14:09 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyambut baik usulan pembentukan kementerian urusan pedesaan. Menurutnya, banyak negara maju yang juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi urusan pedesaan.

Usulan kementerian ini dimasukkan dalam daftar janjinya jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2014. Hanya saja, Prabowo mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai pembentukan sebuah kementerian, apalagi Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki direktorat jenderal yang menangani urusan pedesaan.

"Mekanismenya apakah nanti akan digabungkan dengan Kemendagri atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal harus kita pikirkan atau justru dipisah, harus dipikirkan," ujarnya dalam acara Deklarasi Komitmen Prabowo dan Gerindra untuk Pembangunan Infrastruktur Desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Respons Prabowo ini diberikan atas usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia, Samari. Samari menilai, keberadaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dan bekerja secara optimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuat suatu kementerian atau lembaga negara yang secara khusus mengurusi persoalan pedesaan. Pemerintah pusat saat ini, lanjutnya, masih terlalu fokus mengurusi persoalan kota-kota besar saja dan seolah-olah menganaktirikan desa.

"Saya mengusulkan agar dibuat kementerian negara urusan pedesaan," kata Samari.

Rp 1 miliar per desa

Prabowo mengamini bahwa pembangunan desa di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

"90 persen masyarakat tinggal di pedesaan, tetapi 60 persen perputaran uang berada di kota besar," tuturnya.

Ia pun menjanjikan bantuan Rp 1 miliar untuk setiap desa yang akan diberikan secara berkala setiap tahunnya jika terpilih sebagai Presiden. Bantuan tersebut akan dialokasikan dari anggaran APBN.

Langkah ini, menurutnya, perlu diambil karena desa yang maju juga dapat menunjang struktur perekonomian perkotaan di sekitar desa tersebut dengan memacu daya beli masyarakat.

"Kita akan rubah haluan perekonomian kita, dari haluan perekonomian perkotaan menjadi haluan perekonomian pedesaan," katanya.

"Kalau rakyat kita di pedesaan memiliki suatu daya ekonomi, maka ekonomi seluruh bangsa akan merasakan manfaatnya," tandasnya kemudian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X