Usai Dilantik, Ini Janji Kapolri Sutarman

Kompas.com - 25/10/2013, 23:04 WIB
Komisaris Jenderal Sutarman resmi menjabat Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 25/10/2013 ) sore. KOMPAS.COM/Sandro GatraKomisaris Jenderal Sutarman resmi menjabat Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 25/10/2013 ) sore.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisaris Jenderal (Pol) Sutarman resmi menjabat Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2013). Apa yang akan dilakukan Sutarman untuk membenahi Polri?

Berikut wawancara para wartawan dengan Sutarman seusai pelantikan.

Apa program pertama Anda?
Sutarman:
Kita akan membenahi ke dalam apa yang menjadi persoalan dan tuntutan masyarakat. Seperti yang saya paparkan di DPR, dengan menghadirkan seluruh kekuatan dan kemampuan kita. Polri hadir di tengah-tengah masyarakat saat masyarakat membutuhkan.

Saya juga pernah menjelaskan kapan masyarakat membutuhkan kehadiran polisi. Pada saat mereka tidur pun perlu kehadiran polisi. Karena dengan hadirnya polisi, dia merasa aman dan tenang, tidurnya nyenyak. Lalu pada saat berangkat ke kantor, pada saat pulang kerja perlu kehadiran polisi.

Polri ini menolong masyarakat. Kalau ada yang ingin menyeberang jalan, mungkin orangtua, atau anak-anak, diseberangkan. Itu sebagian dari contoh menolong masyarakat sehingga hidupnya Polri ini untuk menolong dan melindungi masyarakat.

Kemudian, yang kedua dari aspek penegakan hukum. Kemarin saya sampaikan dari penegakan hukum sampai tindak korupsi, terorisme, dan narkotika, kejahatan yang cukup membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara itu harus menjadi prioritas di samping kejahatan-kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Premanisme, perjudian, dan lainnya harus kita bersihkan dan kita berikan target-target ke wilayah untuk penegakan hukum.

Ketiga, meningkatkan aspek pengawasan. Anggota yang bekerja di lapisan pelayanan sudah bekerja baik atau belum bisa dilihat dari kontrol, baik yang dilakukan oleh kesatuan, oleh Irwasum dan jajarannya, maupun kontrol dari luar. Kita akan menampung semua komplain yang ada di masyarakat untuk ditindaklanjuti sehingga masyarakat dapat merasa dilayani oleh Polri.

Dari aspek pelayanan, ini kita berikan trust. Kalau trust berjalan, masyarakat akan memberikan kontribusi nyata terhadap tugas-tugas Polri dengan cara membantu memberikan informasi, membantu mengamankan lingkungannya, dirinya, dan mengamankan tempat-tempat bekerja atau tempat lainnya.

Bagaimana penanganan terorisme?
Sutarman:
Jaringan terorisme sudah kita ketahui bersama dan sel-sela terkecil pun kita ketahui. Kalau dulu terorisme menyerang terlebih dulu, terjadi pengeboman baru kita tangkap. Tapi, saat ini kita menangkap mereka dulu sebelum mereka melakukan tindakan kekerasan dan pengeboman.

Tapi, saya juga tidak akan menangkap mereka para pelaku terorisme ini bila mereka tidak melakukan aksinya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kalau dia melakukan kegiatan itu dengan cara yang baik, tidak ngebom, tidak menembak polisi, tidak menyerang, saya kira itu tidak ada pelanggaran hukum. Tapi, kalau dia sudah menyiapkan perangkat bom, sudah menyiapkan senjatanya, dan dia sudah menargetkan yang akan dibom, maka sebelum dia melakukan peledakan kita sudah tangkap duluan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X